Wacana Pemkot Pinjam Dana Rp5,6 Triliun, Ini Dia Kata Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Wacana Pemkot Pinjam Dana Rp5,6 Triliun, Ini Dia Kata Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, newrespublika – Wacana Pemkot Surabaya akan meminjam dana sebesar Rp5,6 triliun untuk mendanai proyek infrastruktur mendapat sorotan dari DPRD Kota Surabaya.

Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko mengatakan, sebelum keputusan terkait rencana hutang ini diambil, Pemerintah Kota Surabaya harus memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai tujuan dan mekanisme penggunaan dana tersebut.

“ DPRD Kota Surabaya sebagai lembaga legislatif memiliki tugas untuk membuat kebijakan, mengawasi anggaran, dan menampung aspirasi warga. Oleh karena itu, kami menekankan pentingnya bagi Pemkot untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai prioritas penggunaan hutang tersebut,” ujar Yona kepada media di gedung DPRD Kota Surabaya, Rabu (05/02/2025].

Ia menambahkan, jika hutang ini digunakan untuk kepentingan warga Surabaya, seperti peningkatan kesejahteraan, pembangunan rumah sakit, penanggulangan banjir, atau proyek-proyek mendesak lainnya, saya akan mendukung. Namun, jika digunakan untuk proyek yang kurang prioritas, saya akan menentangnya.

Politisi Gerindra Surabaya ini menjelaskan, bahwa beberapa sektor penting yang bisa menjadi prioritas dalam penggunaan dana tersebut antara lain pembangunan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit.

“Jika hutang tersebut digunakan untuk membangun rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh warga, saya sangat mendukung. Namun, jika digunakan untuk pembangunan jalan yang masih bisa ditangani dengan anggaran yang ada, saya rasa itu perlu dipertimbangkan kembali,” jelasnya.

Selain itu, Yona memberikan apresiasi terhadap sejumlah program yang telah dilaksanakan oleh Pemkot Surabaya, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan banjir.

“Program penanggulangan banjir yang telah dilakukan Pemkot sudah cukup positif, meskipun masih ada keluhan dari beberapa dinas terkait mengenai kekurangan anggaran. Program ini perlu penanganan lebih lanjut agar bisa lebih optimal,” ungkapnya.

Yona juga menggarisbawahi bahwa transparansi dan mekanisme yang jelas sangat penting dalam pengelolaan hutang tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana yang dikeluarkan benar-benar digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan warga Surabaya, serta sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah direncanakan.

“Kita perlu berhati-hati dan memastikan bahwa setiap penggunaan dana, termasuk yang berasal dari hutang, memberikan dampak positif dan sesuai dengan kebutuhan mendesak kota ini,” pungkasnya. (trs)