Surabaya, newrespublika – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan Pemkot Surabaya terus memproses skema, pembayaran melalui utang yang diajukan melalui lembaga pembiayaan.
“ Progresnya mulai menunjukkan hasil dengan estimasi realisasi sebesar Rp 400 hingga Rp 900 miliar pada tahun 2025,” ujar Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad ditemui media di gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (24/02/2025).
Ia mengungkapkan, bahwa pencairan dana ini akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita ajukan bertahap. Yang lebih besar mungkin di tahun 2026. Untuk tahun ini, realisasi diperkirakan antara Rp 400 hingga Rp 900 miliar, tergantung pada kondisi PAD,” terang Irvan.
Irvan Wahyudrajad menjelaskan, keterbatasan waktu pembiayaan menjadi faktor utama dalam menentukan besaran utang tahun ini. Selain itu, Pemkot juga mempertimbangkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.
“Kami melihat kekuatan APBD. Sebenarnya, kalau APBD kita kuat dan utang tidak banyak, maka beban pembiayaan lebih ringan. Namun, kita hanya punya waktu 3-4 bulan di akhir tahun untuk proses ini. Oleh karena itu, realisasi lebih besar kemungkinan terjadi di tahun 2026,” jelasnya.
Irvan juga menambahkan bahwa pada tahun 2026, Pemkot akan memprioritaskan berbagai proyek pembangunan, terutama di kampung-kampung.
“Pak Wali berharap di tahun 2026, pembangunan di kampung-kampung bisa selesai. Termasuk perbaikan jalan paving, saluran air, penerangan jalan umum (PJU), dan pembangunan balai RW,” terangnya.
Mengenai sumber pembiayaan, Irvan menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada kepastian apakah dana tersebut berasal dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau dari bank umum.
“Bisa dari SMI, bisa juga dari bank. Kita memilih mana yang menawarkan bunga terendah. Saat ini, kami sudah mengundang enam bank umum besar, termasuk SMI,” tegasnya.
Selain itu, kata Irvan, Pemkot juga berkoordinasi dengan tiga kementerian, yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Konsultasi ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen, termasuk Feasibility Study (FS).
“Kita terus berkoordinasi agar semua dokumen perencanaan lengkap. Harapannya, saat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) mulai dibahas di DPRD antara Juni hingga Agustus, kita bisa mengajukan alternatif pembiayaan.
“ Ini penting untuk mempercepat program Presiden terkait Asta Cita dan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” tutup Irvan. (trs)
