Surabaya, newrespublika – Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Surabaya yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 berlangsung hangat, Rabu (25/6/2025).
Isu rotasi, mutasi pejabat, hingga krisis sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjadi sorotan utama.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Achmad Nurdjayanto itu turut dihadiri perwakilan Bappedalitbang, BKPSDM, Bagian Hukum dan Kerjasama, serta sejumlah OPD terkait.
Wakil Ketua Pansus, Rio Pattiselanno, menyoroti proses seleksi jabatan tinggi yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan, khususnya untuk posisi strategis seperti Sekretaris Daerah (Sekda) yang hingga kini masih dijabat oleh Penjabat (Pj).
“Wawancara, makalah, dan rekam jejak itu memang prosedurnya. Tapi pertanyaannya, apakah sudah ada aturan komposisi yang jelas untuk panitia seleksi ini? Harusnya ada, tapi kok tidak dicantumkan dengan tegas. Jangan sampai pansel ini hanya formalitas,” tegas Rio.
Ia juga menyoroti banyaknya kasus ketidakcocokan antara kompetensi pegawai dengan posisi yang diemban.
“Kita sering lihat pegawai berlatar belakang hukum, tapi ditempatkan di bagian keuangan. Atau lulusan teknik malah bekerja di administrasi umum. Ini jelas tidak sehat untuk kinerja birokrasi,” sindirnya.
Anggota Pansus, Djohari Mustawan, menambahkan sorotan tajam terhadap isu krisis pegawai. Ia mengungkapkan, jumlah ASN di Surabaya terus menyusut akibat pensiun massal yang akan terjadi dalam lima tahun ke depan.
Menjawab berbagai sorotan tersebut, Kepala BKPSDM Kota Surabaya, Ira Tursilowati, menjelaskan bahwa seluruh proses seleksi jabatan tinggi sudah berjalan sesuai regulasi.
“Kami mengikuti Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2019 dan juga Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2024. Untuk Sekda, kami sudah kantongi izin dari BKN dan Kemendagri. Minggu ini akan segera diumumkan,” pungkas Ira.(trs)
