Surabaya, newrespublika – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya untuk mengevaluasi laporan pertanggungjawaban anggaran hingga semester 1 Tahun Anggaran 2025 serta membahas koordinasi terkait APBD Perubahan (APBD-P) 2025.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, pada Selasa (19/8/2025) ini dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Yusuf Masruh beserta jajarannya.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir, menegaskan bahwa DPRD memberi perhatian serius terhadap pengurangan anggaran pendidikan yang sebelumnya dianggarkan Rp2,35 triliun, namun berkurang Rp37,9 miliar dalam APBD-P.
Meski demikian, kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini memastikan bahwa pemotongan anggaran tersebut tidak akan mengganggu program prioritas, termasuk pembangunan sekolah baru, rehabilitasi gedung, maupun pembayaran gaji guru.
“ Yang cukup menggembirakan adalah adanya program peningkatan kualifikasi guru PAUD agar memenuhi syarat minimal S1,” ujar dr. Akmarawita Kadir kepada media usai rapat dengan Kadispendik Surabaya, Selasa (19/08/2025).
Tahun ini, terang dr. Akmarawita, APBD Surabaya sudah mengalokasikan 200 kuota beasiswa S1 untuk guru PAUD berusia di bawah 50 tahun, sementara pemerintah pusat mengakomodasi guru PAUD berusia 50–55 tahun. Program ini dijalankan melalui kerja sama dengan UNESA.
“Kalau dihitung, satu guru mendapatkan anggaran sekitar Rp6 juta per semester atau Rp24 juta untuk empat semester masa studi (jenjang S-1). Ini bentuk keseriusan pemerintah kota dalam meningkatkan kualitas pendidikan sejak jenjang PAUD,” ungkapnya.
Rapat evaluasi ini menegaskan bahwa meski ada pengurangan anggaran, komitmen Pemkot Surabaya dan DPRD untuk menjaga mutu pendidikan tetap kuat.
Sementara Kadispendik Surabaya, Yusuf Masruh menjelaskan, bahwa perbedaan alokasi dana pengembangan karir pendidik antara SD dan PAUD terjadi karena kebutuhan serta kondisi di lapangan berbeda.
Menurutnya, mayoritas guru SD dan SMP di Surabaya sudah berpendidikan S1, sementara di jenjang PAUD masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi tersebut.
“Karena itu, dana pengembangan untuk PAUD lebih besar. Ia juga menambahkan bahwa program peningkatan kompetensi dilakukan dengan berbagai pola, baik tatap muka, mentoring, maupun sistem berbasis wilayah agar lebih efektif,” tutup Yusuf. (trs)
