Surabaya, newrespublika-Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono yang akrab disapa Buleks, menyampaikan dukungannya terhadap rencana penyesuaian tarif masuk Kebun Binatang Surabaya (KBS).
Hal ini diungkapkannya pada Rabu (1/10) di kantor DPRD Surabaya, sebagai tanggapan atas pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Raperda perubahan status kelembagaan KBS dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda).
Menurut Buleks, penyesuaian tarif perlu dilakukan secara bijak dan proporsional, seiring dengan upaya peningkatan kualitas layanan dan pengelolaan KBS. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek komersial dan fungsi sosial KBS sebagai sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat.
Buleks menyebutkan bahwa penyesuaian tarif merupakan langkah yang sudah semestinya dilakukan, mengingat tarif masuk KBS sebesar Rp15.000 sudah lebih dari satu dekade tidak mengalami perubahan.
“Sudah mungkin 10 tahun lebih tarif KBS tidak berubah, masih Rp15.000. Maka saya berharap masyarakat Kota Surabaya bisa memberikan dukungan atau masukan terkait rencana penyesuaian tarif ini,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa penyesuaian tarif tersebut harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan, khususnya dalam hal kesejahteraan hewan dan penguatan fungsi edukatif KBS.
“Kesejahteraan hewan itu sangat penting. Kalau ingin kondisi hewan baik, ya tentu harus diperhatikan asupan makanan, vitamin, dan perawatannya. Ini juga akan berdampak pada kesehatan manusia secara tidak langsung,” tuturnya.
Buleks juga menyoroti pentingnya penambahan koleksi satwa sebagai daya tarik wisata edukatif. Menurutnya, keberagaman satwa sangat diperlukan agar masyarakat, khususnya anak-anak, dapat lebih mengenal berbagai jenis hewan.
“Jangan sampai pengunjung datang tapi tidak ada perubahan. KBS ini lembaga edukasi, bukan tempat yang berorientasi pada profit semata. Jadi penambahan satwa itu penting agar tidak itu-itu saja,” tegas Buleks yang juga menjabat ketua Fraksi DPRD Surabaya dari PDI Perjuangan.
Terkait perubahan status kelembagaan menjadi Perumda, ia menekankan pentingnya peningkatan mutu manajemen dan pelayanan. KBS diharapkan bisa menjadi ikon wisata edukasi yang membanggakan bagi warga Surabaya.
“Jangan sampai setelah berubah jadi Perumda justru tidak ada peningkatan. Semangat perubahan ini harus diiringi dengan peningkatan kualitas agar bisa dinikmati masyarakat Surabaya,” katanya.
Buleks juga menyebut bahwa dalam rencana pembahasan di Panitia Khusus (Pansus) DPRD, selain soal tarif, masa jabatan direktur KBS juga akan menjadi bahan kajian.
Lebih lanjut, ia mendorong agar manajemen KBS dapat melibatkan generasi muda atau milenial dalam proses pengelolaan. Hal ini dianggap penting agar ada perspektif baru yang lebih segar dalam pengembangan destinasi wisata berbasis edukasi tersebut.
“Anak-anak muda yang punya pengalaman dan peduli terhadap isu lingkungan serta hewan harus dilibatkan. Ini bisa jadi energi baru untuk membangun KBS ke depan,” pungkasnya.
