Surabaya, newrespublika-Ditengah penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya tahun 2026, Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Hj. Enny Minarsih menyebut pentingnya membuka akses permodalan bagi pelaku UMKM.
Menurut data yang dihimpun oleh Dinkopdag Kota Surabaya tahun 2024, jumlah pelaku UMKM di Kota Pahlawan mencapai lebih dari 150.000 unit usaha. UMKM ini tersebar di 31 kecamatan.
“Utamanya di BPR Surya Artha Utama atau BPR SAU Perseroda sebagai BUMD Pemkot Surabaya harus memberikan kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM di Surabaya,” ujar Hj. Enny Minarsih di Surabaya, Jumat (17/10/2025).
Ia menerangkan, saat rapat paripurna pandangan Fraksi PKS atas Raperda APBD 2026 Senin kemarin, saya memberikan masukan agar Pemkot Surabaya memberikan perhatian juga ke para pelaku UMKM untuk akses permodalan, pendampingan dan pemasaran.
BPR SAU, terang Enny. sebagai salah satu BUMD milik Pemkot harus hadir sebagai solusi akses permodalan untuk UMKM, agar di tambah dan dipermudah persyaratan pengajuan modalnya.
Pasalnya, sambung Enny, kinerja BPR SAU juga dapat suntikan penambahan modalnya dari Pemkot Surabaya. Sehingga sudah sewajarnya jika bank milik Pemkot ini memperluas dan mempermudah akses permodalan kepada pelaku UMKM Surabaya.
Dirinya menambahkan, UMKM ini sebagai pilar pertumbuhan ekonomi kerakyatan agar mendapat perhatian penuh, supaya bertumbuh dan berkembang.
“Jika UMKM kuat , ekonomi kuat, dengan sendirinya roda perekonomian berputar lebih kencang. Maka sektor lainnya seperti pendidikan dan pembangunan pun ikut bertumbuh,” ungkap Enny Minarsih yang juga sebagai Ketua Bapemperda DPRD Kota Surabaya.
Enny Minarsih kembalu mengatakan, sebagai Ketua Bapemperda, saya sepakat bahwa hukum produk daerah saat ini dibutuhkan yang bisa memperkuat ekonomi daerah.
“Antara lain dengan membuat Raperda yang memberikan kemudahan investasi dan pengembangan ekonomi kreatif di Surabaya,”tutup Enny. (trs)
