Surabaya, newrespublika-Komisi C DPRD Surabaya mendesak Pemprov Jatim untuk ikut urung rembuk terkait penanganan dan pengendalian banjir.
“Harus ikut cawe-cawe, karena posisi Kantor Gubernur Jatim juga ada di pusat kota Surabaya, wong pemerintah pusat saja bantu,”ujar Buchori Imron anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Ia menerangkan, APBD kita memang lumayan besar Rp12 sekian triliun meski hanya terealisasi Rp10 sekian triliun saja di 2025.
Hanya bagaimanapun, tegas eks Ketua PPP Kota Surabaya ini, kalau semuanya mengandalkan dengan dana itu kan tidak bisa teratasi.
“Nah, maksud saya bagaimana pemerintah kota buat proposal untuk ke pusat supaya dana APBN bisa turun, dan dana provinsi juga turun ke kota Surabaya,”tegas Buchori Imron.
Ia menambahkan insya Allah tahun depan ini, pembangunan Flay Over bundaran Dolog A. Yani mulai dibangun.
Dan normalisasi sungai skala besar, kata Buchori, itu juga Pemprov Jatim harus bantu Surabaya kan ada BBWS Balai Besar Sungai Wilayah Sungai Berantas kan bisa bantu untuk normalisasi sungai skala besar.
Ia mengakui, jika APBD Kota Surabaya memang lumayan besar yaitu di 2025 Rp12 sekian triliun, meski realisasinya hanya Rp10 sekian triliun.
Hanya bagaimanapun juga, sambung Buchori, kalau semuanya mengendalkan dengan dana itu kan tidak bisa teratasi.
Nah, maksud saya bagaimana pemerintah kota terbikin promosan untuk ke pusat supaya dana APBN bisa turun, dana provinsi juga turun ke kota Surabaya.
“Yang dari pusat kita dapat tambahan Rp1 triliun kan lumayan itu baru dari APBN, belum dana dari Provinsi. Ini sudah kita tanyakan juga ke Ketua DPRD Jatim Musyafak Rauf,”pungkas politisi PPP Surabaya ini.(trs)
