Jakarta, newrespublika – Penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang dipicu oleh sentimen negatif dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) dinilai sebagai kondisi serius yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Pasalnya, sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak menjadi persoalan selama IHSG tetap menguat. Namun, kondisi terkini justru menunjukkan IHSG mengalami penurunan signifikan.
Merespons situasi tersebut, Ketua Bidang Ekonomi DPP GMNI (Gerakan Mahasis Nasional Indonesia) Riyanto Pratama, mengingatkan pemerintah agar tidak bersikap spekulatif dalam menghadapi tekanan pasar.
“IHSG bukan sekadar indikator teknis, melainkan cerminan wajah dan kesehatan ekonomi Indonesia di mata global,”ujar Riyanto Pratama dalam siaran pers GMNI, Kamis (29/01/2026).
Ia menerangkan, IHSG adalah etalase ekonomi Indonesia. Ketika indeks ini tertekan, kepercayaan dunia internasional terhadap ekonomi nasional juga ikut terganggu.
Riyanto menekankan pentingnya klarifikasi yang cepat, jelas, dan tegas dari pemerintah terkait penilaian MSCI. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memulihkan kepercayaan investor global sekaligus menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia.
Dirinya juga menilai pemerintah dan Bursa Efek Indonesia (BEI) tidak boleh bersikap defensif atau anti-kritik apabila poin-poin penilaian MSCI memang didasarkan pada fakta. Menurutnya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan pembenahan fundamental pasar modal secara menyeluruh.
Selain itu, kata Riyanto, pemerintah didorong untuk mengonsolidasikan kekuatan investor domestik agar bersama-sama memperkuat ekonomi nasional melalui pendekatan nasionalisme ekonomi.
“Langkah ini dianggap penting guna menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia agar tidak mudah terombang-ambing oleh sentimen negatif lembaga asing,”terangnya.
Lebih lanjut, Riyanto menilai gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya dalam meredam kepanikan pasar sudah berada di jalur yang tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa komunikasi semata hanya bersifat sementara.
“Pernyataan itu ibarat obat penenang. Jika tidak segera diikuti dengan penguatan fundamental di lapangan, maka pemerintah belum bisa dikatakan melakukan aksi nyata yang konkret dalam merespons situasi saat ini,” pungkasnya.(trs)
