Surabaya, newrespublika-Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengembangan Kampung Pancasila DPRD Surabaya, Azhar Kahfi, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memastikan program Kampung Pancasila berjalan berkelanjutan dan tidak berhenti pada lomba seremonial.
Ia mendorong adanya pendampingan, penyediaan fasilitas, hingga dukungan anggaran untuk mengembangkan potensi setiap kampung.
Menurut Azhar Kahfi, lomba implementasi Kampung Pancasila dapat menjadi sarana untuk memetakan keunggulan dan kebutuhan kampung di Surabaya. Namun, hasil kegiatan tersebut harus ditindaklanjuti melalui program pembinaan yang terukur agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Program ini jangan hanya seremonial. Harus ada tindak lanjut dan keberlanjutan. Kemampuan setiap kampung berbeda-beda, sehingga perlu ada pendampingan dan dukungan fasilitas dari pemerintah,” ujar Azhar Kahfi, Rabu (21/10/2026).
Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu menjelaskan, pengembangan Kampung Pancasila perlu melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pengurus RT/RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), generasi muda, hingga tokoh masyarakat.
Peran warga tersebut perlu diperkuat melalui intervensi pemerintah sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing kampung.
Kahfi mencontohkan, kampung yang berfokus pada ketahanan pangan dapat memperoleh bantuan bibit dan sarana pendukung. Sementara kampung yang mengembangkan program lingkungan membutuhkan fasilitas pemilahan sampah hingga komposter.
Adapun untuk meningkatkan keamanan, pemerintah dapat mendukung penyediaan CCTV dan pos keamanan lingkungan.
Kahfi menilai, hasil lomba yang melibatkan ribuan RW di Surabaya seharusnya menjadi dasar evaluasi sekaligus penyusunan program lanjutan. Kampung yang telah memiliki keunggulan perlu didorong untuk mengembangkannya, sedangkan kampung yang masih memiliki kekurangan harus mendapatkan pembinaan dan bantuan yang sesuai.
“Harus ada ukuran yang jelas. Apa kelebihan kampungnya, apa kekurangannya, dan bagaimana pemerintah membantu mengembangkan potensi tersebut. Jadi bukan hanya pendampingan, tetapi juga dukungan fasilitas, pengawasan, dan penganggaran,” tegas politisi Gerindra Kota Surabaya ini.
Ia juga menekankan pentingnya menyelaraskan dukungan anggaran dengan kebutuhan pengembangan Kampung Pancasila, termasuk melalui program pembangunan di tingkat kelurahan. Dengan begitu, penghargaan dalam lomba tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi menjadi titik awal pembinaan jangka panjang.
Untuk memperkuat pelaksanaan program tersebut, DPRD Surabaya tengah mendorong penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengembangan Kampung Pancasila.
Rancangan ini merupakan pengembangan dari gagasan awal Raperda Pengembangan Kampung Cerdas yang kemudian diarahkan untuk mendukung program Kampung Pancasila.
Kahfi berharap regulasi tersebut dapat memberikan kepastian mengenai definisi, arah pengembangan, mekanisme pembinaan dan pengawasan, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Aturan itu juga diharapkan memperjelas bentuk dukungan Pemkot Surabaya, termasuk dalam aspek penganggaran.
Terkait proses legislasi, ia menyebut pembahasan masih menunggu perkembangan di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Surabaya.
Naskah akademik dari pihak eksekutif telah disampaikan dan selanjutnya akan dikaji untuk menilai substansi serta penyesuaiannya dengan rancangan sebelumnya.
Melalui Raperda tersebut, Kahfi berharap pengembangan Kampung Pancasila memiliki landasan hukum yang kuat sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
“Harapannya, apa yang selama ini masih menjadi pertanyaan masyarakat tentang Kampung Pancasila bisa terjawab melalui Perda. Ada aturan yang jelas, ada pengawasan, ada dukungan anggaran, sehingga kampung-kampung di Surabaya bisa terus berkembang,” pungkasnya.@
