Surabaya, newrespublika – Mahkamah Konstitusi (MK) mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar sembilan tahun dari SD hingga SMP, termasuk sekolah swasta.
Terkait hal ini, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Partai Nasdem, Imam Syafii menyarankan kepada Pemkot Surabaya untuk menghentikan rencana pembangunan tiga SMP baru di tahun ini.
“ Saya sesungguhnya mengusulkan dan mengimbau kepada Pemkot Surabaya kalau itu belum dimulai pembangunan SMP baru, kalau belum dimulai loh ya misalnya prosesnya, lebih baik di-stop aja dulu, dihentikan. Tujuannya apa, biar sinkron dengan putusan MK,” ujar Imam Syafii di Surabaya, Selasa (01/07/025).
Ia menjelaskan, tahun ini rencananya pemerintah kota membangun 3 SMP negeri baru dari rencana 5 ya, karena dengan banyak pertimbangan maka diputuskan tiga yaitu, di Tambak Wedi, Medokan Ayu Rungkut, dan di Karangpilang.
Jadi, jelas Imam, putusan MK kemarin kan menggratiskan sekolah, SD, SMP, negeri, dan swasta se-Indonesia. Ini kan tentu pemerintah pusat mau bikin payung hukumnya, undang-undangnya.
Dan, saya perkirakan tahun depan itu harus mulai dilaksanakan, meski tidak seluruhnya, mungkin sebagian dilaksanakan. Warga Surabaya itu minta dibangun sekolah negeri itu supaya bisa gratis gitu.
“ Nah, sekarang sudah ada putusan MK lalu sekolah-sekolah swasta juga gratis, lebih baik sekoah swasta dalam tanda kutip di negerikan saja,” tegas Imam Syafii.
Dirinya menerangkan, beberapa sekolah swasta di Surabaya yang kira-kira kualitasnya menengah asal bagus yaitu tanda kutip dinegerikan. Dinegerikan tentu guru-gurunya bisa dibayar oleh APBD.
Caranya gimana, tambah Imam Syafii, guru dilakukan kontrak kerja individual atau personal yang penting kan sesuai UMK. Jadi nanti guru-gurunya ada kontrak dengan pemerintah kota, bisa kontraknya tiap bulan karena ini seperti barang dan jasa jika sudah disetujui, ya kita jalan.
“ Karena begitu, kita ngomong bikin sekolah baru katakanlah kalau sekarang dimulai, terus 6 bulan lagi selesai masih ada persoalan harus menyiapkan guru,” terangnya.
Saya coba hitung, sambung Imam Syafii, satu sekolah SMP negeri yang baru kalau nanti kelas 7 itu butuh 2 Rombel (Rombongan Belajar) itu kira-kira butuh 11 guru. Misalnya begitu, berarti ada 33. Kalau sekolahnya jadi sedangkan guru-gurunya belum ada kan percuma juga.
“ Saya membayangkan dengan putusan MK itu nanti anggaran pendidikan itu akan meningkat. Karena itu mulai sekarang harus dipikirkan, biar tidak overlap, semuanya bisa sinkron,” pungkasnya. (trs)
