Surabaya, newrespublika – Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Wilayah Jawa yang bertemakan “Mendorong Penguatan Skema Pembiayaan untuk Akselerasi Produktivitas Sektor Pertanian dalam rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan” digelar pada Kamis, 11 September 2025 di Kota Surabaya.
Kegiatan ini Iahir atas inisiatif Bank Indonesia yang berkolaborasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan pembiayaan pertanian.
Rakorwil dihadiri oleh Sekretaris Daerah/Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan, Perum Perhutani, dan Dinas Pertanian seJawa, serta turut melibatkan perbankan dan pelaku usaha.
Adapun pembahasan berfokus pada peluang dan tantangan di aspek ekstensifikasi, intensifikasi, serta pembiayaan sektor Pertanian, yang didukung oleh pendalaman lesson learned dari seluruh Provinsi di Jawa.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Ibrahim dalam sambutannya menekankan penguatan produktivitas pertanian, khususnya pada tanaman padi, jagung, dan tebu dapat dilakukan dengan dukungan pembiayaan, dan perlindungan Iahan.
Kus Prisetiahadi selaku Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Produk Tanaman Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menambahkan bahwa jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi yang diperhitungkan dengan tepat, serta irigasi yang memadai akan menjamin tercapainya target swasembada pangan.
Terkait dengan pembiayaan sektor Pertanian, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Muhammad Saifulloh menyampaikan bahwa capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah Jawa dari awal Januari 2025 s.d. 31 Agustus 2025 adalah sebesar Rp 88,54 triliun, atau berkontribusi sebesar 49,18% terhadap capaian nasional.
Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Jawa menjadi motor utama dalam penyaluran KUR nasional, khususnya pada sektor produksi yang berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan.
Lebih Ianjut, Dewi Sagita Pranata selaku Kepala Bagian Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menuturkan bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran pembiayaan, OJK telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) No. 19 Tahun 2025 tentang Kemudahan Akses Pembiayaan UMKM yang berlaku bagi bank dan lembaga keuangan non-bank (LKNB). (trs)
