DPRD Kota Surabaya Angkat Bicara Perubahan PPDB ke SPMB

DPRD Kota Surabaya Angkat Bicara Perubahan PPDB ke SPMB

Surabaya, newrespublika – Nama sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) resmi diubah menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada 2025.

Kamis (30/01/225) Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan, penggantian nama ini sejalan dengan visi Kemendikdasmen dalam memberikan pendidikan bermutu untuk seluruh rakyat.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari PDIP Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am mengatakan, perubahan nama PPDB ke SPMB jangan sampai menghilangkan rasa keadilan pendidikan anak bangsa.

“ Pak Menteri Abdul Mu’ti sudah katakan pergantian PPDB ke SPMB untuk memberikan pendidikan bermutu bagi rakyat, ya kita lihat saja perjalanannya semoga memang terealisasi,” ujat Abdul Ghoni Mukhlad Ni’am di Surabaya, Jumat (31/01/2025).

Ia berharap SPMB untuk pendaftaran murid baru harus merata dan memiliki rasa keadilan bagi calon-calon murid baru. Misalnya, yang sistem zonasi kemarin yang banyak dikeluhkan orang tua wali murid karena tidak bisa masuk ke SD maupun SMP negeri.

“ Stigma yang lalu bahwa percuma anak pintar tapi ga bisa masuk SMP negeri karena terganjal zonasi. Nah, Stigma ini kita hilangkan di sistem yang baru ini,” tegas anggota dewan dua periode ini.

Namun, jelas Cak Ghoni sapaan Abdul Ghoni MN, apapun kebijakan pemerintah pusat kita di daerah mengikuti. “ Tinggal tunggu juknisnya saja,” ungkap Cak Ghoni.

Sementera Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyatakan kesiapan mendukung perubahan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada tahun ajaran 2025.

Kebijakan ini merupakan inisiatif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh menegaskan, bahwa pihaknya akan mengikuti arahan terkait transisi sistem penerimaan siswa baru tersebut.

Menurutnya, perubahan ini bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih optimal bagi semua lapisan masyarakat.

“Pada dasarnya, kami siap menerapkan sistem baru ini. Sosialisasi akan digencarkan agar masyarakat memahami perubahan yang akan diterapkan,” tutup Yusuf. (trs)