Surabaya, newrespublika – Lambatnya imvestasi yang masuk ke Surabaya membuat Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya angkat bicara.
Proses perizinan yang berbelit dan lambat kembali menjadi sorotan, Budi Leksono, anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, menegaskan, lambannya proses perizinan telah menjadi “penghambat utama” pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pembangunan daerah.
“Ini masalah serius. Bukan hanya pengusaha yang dirugikan, tapi juga masyarakat luas,” ujar Budi Leksono di Surabaya, Rabu (16/07/2025).
Politisi Partai PDI Perjuangan itu menambahkan akar masalah keterlambatan perizinan berasal dari regulasi yang tumpang tindih, lemahnya koordinasi antarinstansi, kurangnya sumber daya, serta praktik birokrasi yang tidak efisien dan minim transparansi.
Hal ini berdampak langsung pada turunnya minat investasi, tertundanya proyek pembangunan, hingga hilangnya potensi pendapatan daerah.
Solusi Konkret Diperlukan Segera
Bulek mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah strategis, mulai dari:
Penyederhanaan regulasi, Perbaikan koordinasi antar instansi, Penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi, Penerapan sistem perizinan online serta Keterlibatan aktif dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, hingga organisasi kepemudaan
“Perizinan harus cepat, efisien, dan transparan. Libatkan semua lapisan masyarakat agar proses ini tidak hanya adil, tapi juga dipercaya,” ungkapnya.
Tak hanya pelaku usaha, masyarakat pun kerap dibuat frustrasi oleh lambatnya pengurusan izin yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Ketidakpastian dan kurangnya informasi menjadi sumber utama kekecewaan publik.
“Dengan reformasi menyeluruh, diharapkan perizinan di Surabaya dan Indonesia secara umum dapat menjadi lebih ramah, terbuka, dan mendukung iklim investasi yang sehat,” Pungkas bulek. (trs)
