Surabaya, newrespublika – Dalam pembahasan Raperda perubahan anggaran 2025, anggota Badan Anggaran (Banggar) yang juga anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya, Buchori Imron memiliki tujuh jurus jitu bagaimana Pemkot bisa naikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tahun 2025.
Pertama, kata Buchori Imron, dalam setiap pembangunan harus disesuaikan dengan anggaran yang ada jangan terlalu dipaksakan, bahkan sampai hutang. Sementara jika hutang kan pasti terbebani bunga.
“ Kalau sudah kena bunga, bunganya itu saja dibuat untuk membangun kan lumayan,” ujar Buchori Imron di Surabaya, Rabu (30/07/2025).
Lalu yang kedua, kata politisi senior PPP Kota Surabaya, maksimalkan aset pemerintah kota yang ada agar dikelola menjadi pendapatan daerah.
Ketiga, sambung Buchori Imron, pengelolaan pajak daerah yang transparan. Sekarang kan sudah musim digital dan musim online. Kenapa semua pajak-pajak masih ada yang off line.
“ Teman-teman wartawan juga mestinya kritis paling tidak berapa pajak yang sudah online. Hotel-hotel, tempat hiburan, terus reklame, restoran dan lain sebagainya. Berapa yang sudah online. Apakah sudah online semua, berapa persen kira-kira yang sudah online, terus kira-kira hambatannya apa,” tegas Buchori.
Ia menegaskan, pendapatan pajak daerah itu harus di transparan disampaikan ke masyarakat, jadi biar masyarakat Surabaya itu paham semua, dan gak ada dusta di antara kita.
Lantas yang keempat, kata Buchori, bagaimana masyarakat paham bahwa anggaran Surabaya segini, kota Surabaya ini kan sudah harus bersaing bukan hanya di tingkat nasional tapi internasional.
Tapi kan ke depan harus maju terus karena harus maju terus, kira-kira konsepnya seperti apa. Dan target APBD Kota Surabaya yang sering saya sampaikan jangan boleh kurang, kalau perlu harus terlampaui dari target.
Ke lima, jelas Buchori, dalam setiap proyek pembangunan fisik harus melibatkan pihak ketiga atau swasta. Pengusaha yang ada di Surabaya kan banyak.
Contohnya, jika ada aset pemkot yang mangkrak dan bangunan tersebut bisa dikelola maka perlu menggandeng swasta agar bisa dikelola dan menghasilkan PAD.
“ Bisa dengan sistem BOT atau Build, Operate, Tranfer yaitu model kerjasama antara pemerintah dengan swasta dalam pengelolaan proyek infrastruktur, termasuk gedung,” terangnya.
Ke enam, tambah Buchori, jika ada bangunan yanh belum maksimal dikelola untuk bisa menambah PAD itu bisa tawarkan kepada swasta. Misalnya, rumah sakit milik pemkot itu bisa ditawarkan kerjasama dengan swasta.
“ Dan ke tujuh, untuk meningkatkan PAD bagaimana pemkot memiliki dinas yang ahli dalam memasarkan setiap aset yang nganggur agar bisa dikelola menjadi profir bagi pemkot Surabaya,” pungkasnya. (trs)
