Surabaya, newrespublika-Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menandatangani surat pernyataan.
Surat pernyataan ini sebagai bentuk komitmen mereka untuk tidak melakukan praktik pungutan liar (pungli) maupun gratifikasi di wilayah kerja masing-masing.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Eri Cahyadi kembali menegaskan agar seluruh jajaran tidak melakukan pungli. Pasalnya, saat inspeksi mendadak (sidak) sebelumnya di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, ia masih menemukan adanya praktik pungutan liar.
Terkait hal ini, Sekretaris Komisi A DPRD Kota Surabaya, H. Syaifudin Zuhri mendukung penuh langkah Walikota Eri Cahyadi dalam menekan praktik pungli di lingkungan pemerintah kota.
“Maka saya berharap dari semua pejabat pemerintah kota Surabaya mulai disiplin dalam kerangka mengabdi kepada masyarakat,” ujar Syaifudin Zuhri di Surabaya, Selasa (15/09/2025).
Ia menambahkan, pelayanan masyarakat jangan dipersulit sesuai dengan arahan Pak Wali bahwa pejabat di kota Surabaya harus bersih, harus bersih.
Maka, tegas politisi senior PDIP Kota Surabaya ini, kami sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Walikota dan termasuk menjaga Surabaya supaya kondusif dan selalu berbaik kepada masyarakat.
“Jadi apapun pelayanan yang ada di kota Surabaya tanpa pungli. Jadi yang tidak masuk dalam retribusi resmi maka itu kategori pungli,”tegas Kaji Ipuk sapaan Syaifudin Zuhri.
Dirinya berharap semua warga juga menjaga, semua pejabat juga menjaga marwah pemerintah kota Surabaya.
Terkait SDM ASN, ia mengatakan, SDM yang ada harusnya selalu terus ditingkatkan. Paling dimana dia melakukan satu tanggung jawab di wilayahnya itu ada foto keluarganya, supaya dia mau macam-macam itu ingat keluarganya bagus begitu.
Itu salah satu faktor untuk mengingat bahwa kita mau berbuat apa, mau lakukan pungli ingat keluarga oh ini tidak baik.
Maka, sambung Kaji Ipuk, penindakan yang tegas bagi Pak Walikota selaku penanggung jawab di kota Surabaya kami sangat mendukung langkah-langkah Pak Wali.
“Jadi warga yang sangat membutuhkan layanan hadirnya pemerintah, hadirnya negara terhadap rakyatnya maka mulai saat ini kami berharap tidak ada pungli seperti itu lagi,”pungkasnya. (trs)
