Surabaya, newrespublika – Ada yang menarik dalam sistem penerimaan murid baru ditahun ajaran 2025 ini, dimana pemerintah mengubah PPDB menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) domisili bukan zonasi.
Terbaru, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan mengabulkan sebagian uji materi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang memerintahkan pendidikan dasar di negeri dan swasta wajib dibiayai negara. Komisi X DPR menyoroti kesiapan anggaran pemerintah pusat hingga daerah.
“ Di Surabaya kami memiliki keyakinan tidak hanya SD, bahkan SMP Swasta pun dengan kekuatan APBD Pemkot Surabaya bisa saja gratis,” ujar Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya, dr. Akmarawita Kadir di Surabaya, Rabu (28/05/2025).
Ia menerangkan, kami menemukan skema dalam kebijakan gratis sekolah di SMP Swasta di Surabaya.
Misalnya, terang politisi Partai Golkar Surabaya ini, dengan kekuatan APBD kurang lebih Rp 11 triliun dinilai mampu melakukan skema menggratiskan biaya SMP swasta.
“Manfaatnya akan luar biasa bagi warga Surabaya, dan disparitas SMP negeri dan swasta bisa dicegah,” terang dr. Akmarawita Kadir.
Ia menambahkan, dengan kalkulasi awal hanya perlu Rp 450 miliar untuk penggratisan seluruh SMP swasta di Surabaya setiap tahun. Surabaya bisa dan mampu.
Selain itu, dr. Akma mengatakan,
lada upaya pemerintah untuk pemerataan pendidikan, sebab seluruh daerah nantinya harus ikut membiayai pendidikan, termasuk jenjang SMP.
Ia kembali menerangkan, setiap tahun ada sekitar 40.000 lulusan SD. Sementara kapasitas sekolah negeri hanya mampu menampung sekitar 12.700 siswa.
“Artinya, ada sekitar 28.000-an siswa yang harus mencari alternatif ke sekolah swasta. Ini menjadi tantangan besar. Biaya menjadi kendala yang harus dipecahkan bersama,” kata dr. Akma.
“ Kota Surabaya tentu mampu sehingga keharusan itu bisa berjalan di Surabaya.
Sebagai kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi, dinilai memiliki potensi besar untuk menerapkan kebijakan tersebut,” pungkasnya. (trs)
