Surabaya, newrespublika-Pembangunan Puskesmas Manukan Kulon dan SMP Negeri di Tambak Wedi yang sudah berjalan saat ini terhenti akibat kontraktor tidak mampu melanjutkan pembangunan.
Padahal, dua objek bangunan tersebut sangat vital bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan anak-anak di Surabaya.
Untuk itu, agar proses pembangunan Puskesmas Manukan Kulon dan SMP di Tambak Wedi, Komisi D DPRD Surabaya memanggil Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kabag Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan, dan Kepala Puskesmas Manukan Kulon di ruang Komisi D, Rabu (07/01/2026).
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir mengatakan, jadi memang kita berkoordinasi mengundang dinas-dinas terkait karena ada informasi ada putus kontrak pembangunan Puskesmas Manukan Kulon dan SMP Tambak Wedi.
“Nah ini kan kalau ada putus kontraknya otomatis kan pelayanan terganggu,” ujar dr. Akmawaita Kadir.
Ia menerangkan, anggaran untuk pembangunan SMP Tambak Wedi sebesar Rp8 miliar baru dibangun 37% dengan dana yang dikeluarkan Rp2 miliar, jadi ada tersisa Rp6 miliar yang nanti untuk membangun kembali.
Kemudian, terang dr. Akmarawita Kadir, yang untuk Puskesman Manukan Kulon itu Rp3,1 miliar ya. Jadi pertama Rp4,3 miliar tapi kontraktornya sanggup Rp3,1 miliar dan hanya berhasil menyelesaikan 67,1% dengan uang yang sudah dikeluarkan Rp1,8 miliar.
“Nah ini akan kita pantau terus untuk tender ulang secepatnya tidak melebihi anggaran yang sudah ada,”tegas Akmarawita Kadir.
Ia menegaskan, dengan adanya putus kontrak ini otomatis pendapatan Puskesmas Manukan Kulon agak berkurang, terutama pendapatan yang bersifat kapitasi.
Bahkan, sambung dr. Akma sapaan Akmarawita Kadir, tadi disampaikan kurang lebih per bulan berkurang Rp10 jutaan.
Nah ini mudah-mudahan jadi catatan buat teman-teman pemilih kota yang berurusan tentang tender dan pelelangan, tegas dr. Akma, supaya betul-betul menguatkan SOP-nya kembali terhadap perusahaan-perusahaan atau kontraktor yang nanti mengerjakan pembangunan-pembangunan ke depannya.
“Agar tidak terulang lagi. Contohnya proyek pembangunan di SMP Tambak Wedi itu kan rencananya tahun 2026 ini harusnya kelas 7 sudah masuk. Nah ini akan disambut baik oleh warga sekitar Tambak Wedi. Namun karena proyeknya tertunda untuk menikmati fasilitas SMP,”ungkap Ketua Partai Golkar Surabaya ini.
Lebih jauh dr. Akma mengatakan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Bu Febri akan mengusahakan sebelum PPDB yaitu bulan Juni-Juli itu mudah-mudahan satu lantai SMP Tambak Wedi selesai.
Hal ini, kata dr. Akma, jadi Dindik Kota Surabaya akan tender ulang, kemudian nanti membangun untuk satu lantai ini semoga bisa cepat, sambil mempersiapkan sumber dayanya, infrastruktur sehingga bisa tetap terlaksana di bulan Juli.
Ia menambahkan, Informasinya yang kami terima ada dua kontraktor yang diputus. Yang pertama itu kontraktor yang untuk SMP ini CV. SJU Baru beralamat di Puri Surya Jaya Sidoarjo.
Dan kemudian yang satunya yang pembangunan Puskesmas Manukan Kulon itu CV. Reno Abadi, itu beralamat di Jl. Danau Bratan Timur H5 J27 Kota Malang.
“Dua kontraktor ini sudah di blaklist. Makanya kedepan kontraktor-kontraktor yang sudah di blacklist maupun beralih nama dan sebagainya Pemkot harus sudah mengetahui jangan sampai terulang kembali,”pungkasnya.(trs)
