Surabaya, newrespublika – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, digelar pada Senin (13/10/2025) pukul 13.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Paripurna tersebut dihadiri oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, jajaran pimpinan BUMD, 38 anggota dewan, pimpinan perangkat daerah, serta para undangan dan awak media.
Juru bicara Fraksi PKS, Fariz Abidin, menyatakan, APBD tahun 2026 harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.
“Kami berharap APBD tidak sekadar menjadi alat belanja, tetapi sarana menciptakan akses ekonomi yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat.” kata Fariz Abidin.
Ia menambahkan, tema pembangunan tahun 2026, yaitu transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan pembangunan infrastruktur, menandai tekad kuat Surabaya untuk tetap tegak di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
Fariz juga menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya pada 2024 berada di angka 84,69. Kami berharap dengan penguatan modal manusia, angka ini dapat meningkat di tahun 2026,” ujarnya.
Ia mengapresiasi peningkatan penerima program Beasiswa Pemuda Tangguh dari 5.700 menjadi 24.000 mahasiswa, serta program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana yang dinilai mampu mendorong mobilitas sosial masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS juga menilai pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan. “Penduduk miskin ekstrem memang sudah tidak ada di Kota Surabaya, tetapi masih ada keluarga rentan miskin yang perlu pendampingan dan modal bergulir bagi UMKM,” ungkap Faris.
Dirnya juga mendorong berdirinya BUMD Aset untuk mengoptimalkan pengelolaan aset Pemkot serta peningkatan transportasi massal.
“Transportasi yang murah, cepat, aman, dan nyaman harus menjadi prioritas. Kami mendorong agar anggaran transportasi massal ditingkatkan dua persen dari APBD,” pungkasnya. (trs)
