Wakil Ketua Dewan Sebut Realistis Anggaran Rp6,3 Triliun untuk Pemerataan Pembangunan Surabaya

Wakil Ketua Dewan Sebut Realistis Anggaran Rp6,3 Triliun untuk Pemerataan Pembangunan Surabaya

Surabaya, newrespublika – Pemkot Surabaya telah mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp12,3 triliun pada 2025. Dari jumlah tersebut, Rp6,03 triliun atau sekitar 48,85 persen, dialokasikan untuk program prioritas di bidang infrastruktur.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni mengatakan, menurut kami untuk pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, anggaran tersebut realistis dan ini merupakan langkah serius wali kota dalam menata infrastruktur di kota Surabaya.

Apalagi, tambah Arif Fathoni, dengan kejadian tergenangnya beberapa tempat ketika curah hujan tinggi kemarin itu memang membutuhkan evaluasi pembangunan saluran se kota Surabaya.

“Nah tentu itu membutuhkan anggaran yang besar, dan menurut kami prioritas pembangunan itu memberikan manfaat kepada masyarakat di masa yang akan datang,” ujar Arif Fathoni di Surabaya. Senin (20/01/2025).

Ia menerangkan, anggaran sebesar itu paling tidak problem perkotaan salah satunya banjir i
bisa sedikit tereliminir, meskipun apakah kemudian itu bisa menghilangkan banjir di seluruh kota Surabaya.

Harus dipahami, terang Ketua Golkar Surabaya ini, karena Surabaya adalah kantong, jadi tidak bisa menangani banjir secara sendirian, butuh intervensi pemerintah pusat di daerah kabupaten kota yang ada hulu sungai Berantasnya.

Artinya, tegas Mas Toni sapaan Arif Fathoni, harus ada kerjasama dengan Pemkot Surabaya dengan daerah penyangganya.
Harus ada inisiatif juga dari kabupaten kota lain yang menjadi penyangga Surabaya,
karena aliran air pasti larinya ke Surabaya.

Toni kembali mengatakan, Walikota Eri Cahyadi memiliki visi melakukan pemerataan pembangunan di seluruh kota Surabaya.
Kalau di masa lalu itu kan ada dikotomi pembangunan antar wilayah.

“Nah di masa Pak Eri ini kan saya lihat nawaitunya adalah bagaimana pemerataan pembangunan di seluruh wilayah di kota Surabaya, baik persoalan infrastruktur termasuk juga layanan kesehatan. Ini dicoba disamaratakan antar wilayah sehingga tidak ada ketimpangan wilayah,” pungkasnya. (trs)