Surabaya, newrespublika-DPRD Kota Surabaya mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya secara masif melakukan sosialisasi apa itu Desil ke warga.
Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan saat ditanya oleh wartawan terkait masih banyaknya warga yang belum mengerti apa itu Desil.
“Warga hanya mengerti dan kaget ketika bantuan sosialnya dihentikan, dan ternyata bansos diklasifikan berdasarkan tingkat kesejahteraan warga masyarakat atau Desil,”ujar Johari Mustawan di Surabaya, Selasa (14/04/2026).
Ia menerangkan, Desil itu gampangannya adalah pembagian kelompok masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan.
Nah, lanjut Bang Jo sapaan akrab Johari Mustawan, dari BPS (Badan Pusat Statistik) melalui Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) itu melakukan ground check dengan mengutus 5.400 ASN untuk disebar ke semua Kota Surabaya.
Dimana, kata Bang Jo, perbandingannya 1 ASN berbanding 200 KK, sebetulnya 5.400 lebih ASN yang disebar untuk menentukan Desil.
Kemudian, sambung Bang Jo, dilakukan berdasarkan tadi, namanya PMT (Proxy Means Test). PMT sendiri adalah metode untuk mengestimasi pengeluaran konsumsi berdasarkan informasi karakteristik rumah tangga, yang mudah diamati dan diverifikasi untuk memprediksi ukuran kesejahteraan rumah tangga, dilihat dari pengeluaran dan pendapatan.
“Cuma, Desil ini tidak memperlihatkan sebuah pendapatan dan pengeluaran penduduk, tidak. Memang dilihat, tapi bukan menggambarkan secara keseluruhannya,”terangnya.
Sehingga, tambah Bang Jo, dilihat dengan beberapa variabel. Sebenarnya kalau di keseluruhan ada 26 variabel. Tetapi yang untuk di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) ada 26 variabel, namun yang paling penting ada 9 variabel lewat PMT.
PMT di 9 variable, jelas Bang Jo, yaitu pertama, kepemilikan terhadap aset barang bergerak contohnya mobil, sepeda motor, komputer, kulkas, emas, telepon rumah, AC, perahu motor, water heater, perahu, itu termasuk ya.
Lalu apakah aset bergerak yang kedua yaitu, Ijasah STTB tertinggi yang dimiliki oleh anggota keluarga, Ijasahnya apa di situ. Nanti kan dilihat juga di scoring, kemudian jumlah anggota keluarganya berapa, akhirnya melihat juga tanggungan bahan bakar energi utama untuk memasak, apa yang dibuat yang dimiliki LPG 13 kilo atau 3 kilo.
Atau, beber Bang Jo, apa sumber air minum utamanya apa, lapangan usaha dan status dari pekerjaan utama anggota keluarga, sumber penerangan utama, jenis lantai terluas, jenis kloset, jadi kemarin Madi pun dilihat jenis kloset, kepemilikan dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, itu juga lihat punya jamban atau enggak, seperti itu.
“Kemudian jenis dinding rumahnya yang terluas, jenis atapnya yang terluas, seperti apa status kepemilikan bangunan tempat tinggal, punya siapa bangunan itu, tempat pembuangan akhir tinja itu kemana, apa ke safety tank atau juga ke kali langsung,”terang Bang Jo
Bang Jo juga berharap pihak Kelurahan atau Kecamatan ketika ada warga yang melaporkan, jangan ditolak mentah-mentah. Harus dilakukan verifikasi apakah survei itu sudah sesuai dengan ada yang di lapangan.
Nah oleh karena itu diharapkan pemerintah kota tetap memastikan bahwa masyarakat kota Surabaya yang punya hak sebagai warga kota Surabaya tetap harus terjamin bantuan-bantuannya.
“Dan dipastikan ketika ada desil tidak sesuai dengan kondisi di lapangan maka harus disesuaikan dengan kondisi yang ada,”pungkasnya.(trs)
