Surabaya, newrespublika-Memasuki masa penjaringan aspirasi masyarakat (Reses), Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari PKS Aning Rahmawati menyerap aspirasi warga masyarakat.
Aning Rahmawati mengatakan, ditengah ruang fiskal yang semakin sempit karena defisit yang tidak sedikit, DPRD Kota Surabaya kembali menyambung lidah warga kota Surabaya untuk bisa mendapatkan haknya dalam APBD kota Surabaya nanti di tahun anggaran 2027.
“Masalah kesejahteraan sosial tetap butuh perhatian serius, Sulitnya lapangan kerja, pengangguran mendominasi di beberapa titik reses,” ujar Aning Rahmawati kepada media di Surabaya, selasa (06/10/2026).
Ia menambahhkan, banyak emak-emak yang mengeluhkan anaknya belum bekerja, sementara ekonomi semakin sulit dan harga bahan pangan juga semakin tinggi.
Misalnya warga Bulak, Rungkut , kata Aning, juga berkeluh kesah yang sama. Untuk itu, inovasi Pemkot Kopi dituntut untuk bisa memberikan solusi terbaiknya.
Aning Rahmawati mengungkapkan, tidak hanya itu banyaknya warga yang BPJS nya tidak aktif juga menyusul rating keluhan warga, padahal mereka butuh untuk berobat, serta penanganan segera.
Dirinya menerangkan, data dari pemerintah pusat ada 50.000 warga Surabaya yang BPJS nya non aktif, ini harus diantisipasi jangan sampai menyebabkan permasalahan yang sampai merenggut nyawa, atau kesehatan yang serius karena keterlambatan penanganan.
Di lokasi reses yang lain, kata Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya ini, reses bersama KSH (Kader Kesehatan Surabaya) menitipkan pesan sarana prasarana pelengkap yang langsung terkait dengan kesehatan warga Surabaya.
Seperti, tensi harus menjadi perhatian Dinkes kota Surabaya karena KSH sebagai ujung tombak yang langsung door to door gak pake lama.
Lebih jauh Aning mengatakan, dalam pembangunan infrastruktur kota juga warga berharap pemkot tidak fokus membangun, namun betul-betul memperhatikan normalisasi saluran, terutama sedimentasi yang menyebabkan banjir di banyak tempat.
“Permintaan bak sampah gerobak sampah juga mengemuka karena memang dana kelurahan fokus pada pembangunan, sehingga infrastruktur sampah tidak menjadi fokus utama,” pungkasnya.(trs)
