Surabaya, newrespublika-Maraknya penggusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surabaya membuat Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Baktiono angkat bicara.
Dirinya mengusulkan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pedagang kaki lima (PKL), pedagang pasar krempyeng, serta pedagang pasar tumpah di Kota Surabaya.
Baktiono menilai, masih banyaknya pedagang kecil yang menjalankan aktivitas ekonomi, tetapi belum mendapatkan tempat berjualan yang layak.
“Pemkot Surabaya harus mengutamakan penyediaan lokasi usaha sebelum melakukan penertiban maupun penggusuran,” ujar Baktiono, Rabu (18/11/2026).
Dalam pembahasan penataan PKL, Baktiono juga menyoroti perlunya pembaruan regulasi yang memberikan kepastian bagi pedagang.
Ia menyebut sejumlah lokasi perdagangan sebelumnya memiliki dasar penunjukan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota yang diterbitkan pada periode terdahulu.
Beberapa kawasan yang disebut dalam wawancara antara lain sekitar Pasar Genteng, Jalan Kedungdoro, Jalan Embong Blimbing, dan Karang Menjangan.
Baktiono menerangkan, sejumlah pedagang masih menjadikan kebijakan lama tersebut sebagai acuan dalam menjalankan aktivitas berjualan.
Menanggapi kondisi itu, Baktiono mengusulkan agar Komisi B DPRD Surabaya mempertimbangkan pembentukan Perda inisiatif, bukan hanya mendorong perubahan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali).
“Saya usul lebih baik kita memakai Perda inisiatif dari Komisi B untuk membuat penataan itu. Kalau Perda, kita membahasnya bersama antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat,” tegasnya.
Ia menilai, pembentukan Perda memungkinkan pembahasan lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pakar hukum, ahli ekonomi, ahli tata kota, serta pakar ilmu sosial.
Dengan pelibatan berbagai unsur tersebut, regulasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya mengatur keberadaan pedagang, tetapi juga memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keberlangsungan usaha masyarakat kecil.
Baktiono menegaskan, penertiban PKL harus dilakukan dengan pendekatan yang mengutamakan perlindungan dan penataan. Pemerintah tidak semestinya melakukan penggusuran sebelum menyediakan tempat alternatif bagi pedagang.
Setelah pembahasan dan penyusunan materi regulasi selesai, usulan Perda inisiatif tersebut akan diperjuangkan untuk masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).
“Kita secepatnya akan rapat untuk ini, mengundang pakar-pakar. Kalau sudah selesai semuanya, kita masukkan ke Prolegda. Kita juga akan mengundang pihak eksekutif, bagian perekonomian, bagian hukum, PD Pasar Surya, dan pihak terkait lainnya,” pungkasnya.(trs)
