Anggota Dewan dari PKS Johari Mustawan Minta Pemkot Surabaya Perkuat Bantuan Sosial dan Pendidikan

Anggota Dewan dari PKS Johari Mustawan Minta Pemkot Surabaya Perkuat Bantuan Sosial dan Pendidikan

Surabaya, newrespublika-Persoalan bantuan sosial dan akses pendidikan bagi warga Kota Surabaya menjadi perhatian Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Dalam rapat bersama sejumlah perangkat daerah dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Surabaya, Rabu (18/11/2026), anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Johari Mustawan atau yang akrab disapa Bang Jo, menyoroti sejumlah persoalan yang membutuhkan tindak lanjut serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Rapat yang berlangsung di DPRD Kota Surabaya tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi D, Akmarawita Kadir. Hadir dalam pembahasan itu perwakilan Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Bapemkesra, serta Baznas Kota Surabaya.

Salah satu perhatian Bang Jo adalah posisi Baznas dalam membantu masyarakat. Menurutnya, keberadaan Baznas sangat penting dan patut diapresiasi, tetapi tidak boleh dipandang sebagai pengganti kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan dan bantuan kepada warganya.

“Baznas bukan sebagai pengganti kewajiban pemerintah untuk hadir membantu warganya. Kami mengapresiasi berbagai program dan bantuan yang telah dilakukan Baznas untuk masyarakat Surabaya. Namun, pemerintah tetap harus memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan perhatian dan pelayanan,” tegas Bang Jo.

Bang Jo juga memberikan apresiasi terhadap program KRISNA yang diupayakan hadir di 31 kecamatan di Surabaya. Menurutnya, dampak program tersebut sudah terlihat nyata di tengah masyarakat. Ia berharap perluasan jangkauan program dapat terus dikawal agar semakin banyak anak yang putus sekolah maupun tidak sekolah mendapatkan kesempatan kembali mengakses pendidikan.

Dalam rapat tersebut, Dinas Pendidikan menyampaikan terdapat 495 siswa di Surabaya yang ijazahnya masih tertahan, terdiri atas 163 siswa jenjang SD dan 332 siswa jenjang SMP. Pemkot Surabaya tengah berupaya mencari dukungan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR untuk membantu penebusan ijazah tersebut. Selain itu, terdapat 3.160 siswa yang telah menerima bantuan pendidikan melalui kolaborasi Dinas Pendidikan dan Baznas Kota Surabaya.

Bang Jo meminta agar persoalan anak putus sekolah dan tidak sekolah mendapat perhatian berkelanjutan. Ia juga meminta Dinas Pendidikan menyampaikan perkembangan penanganan terhadap data 495 siswa tersebut.

“Data 495 siswa yang disampaikan Dinas Pendidikan ini perlu kita kawal bersama. Kami minta perkembangannya bisa dilaporkan kepada Komisi D, sejauh mana penanganannya dan berapa anak yang sudah berhasil mendapatkan solusi. Jangan sampai persoalan pendidikan mereka berhenti hanya pada pendataan,” ujarnya.

Selain persoalan pendidikan, Bang Jo menyoroti keresahan warga akibat pesan WhatsApp dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, informasi tersebut telah membuat sebagian masyarakat panik sehingga pemerintah perlu berhati-hati dan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjutnya.

“Ketika masyarakat menerima pesan terkait penonaktifan BPJS PBI, tentu muncul kepanikan, terutama bagi warga yang selama ini bergantung pada layanan kesehatan tersebut. Ini harus menjadi perhatian pemerintah. Kami ingin mengetahui bagaimana tindak lanjut Pemkot Surabaya agar masyarakat tidak kehilangan akses layanan kesehatan tanpa kejelasan,” kata Bang Jo.

Ia juga meminta perhatian Baznas terhadap warga yang kehilangan sumber penghasilan akibat penertiban atau penggusuran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL). Menurutnya, warga yang sebelumnya berjualan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kemudian kehilangan mata pencaharian, perlu mendapatkan perhatian melalui bantuan sementara sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jangan sampai warga yang sebelumnya memiliki penghasilan dari berjualan, kemudian setelah dilakukan penertiban atau penggusuran justru kehilangan sumber nafkah dan tidak memiliki penghasilan. Kondisi seperti ini perlu diperhatikan. Baznas bisa melihat kemungkinan pemberian bantuan sementara agar mereka tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya,” ungkapnya.

Dalam bidang kesehatan, Bang Jo turut mengapresiasi bantuan Baznas bagi warga yang membutuhkan penanganan penyakit khusus maupun kronis yang tidak ter-cover BPJS. Bantuan tersebut dinilai penting untuk membantu masyarakat yang menghadapi beban biaya pengobatan.

Sementara itu, perwakilan Baznas Kota Surabaya, Hamzah, menjelaskan bahwa Baznas selama ini telah menjalankan program bantuan pendidikan, termasuk penebusan ijazah bagi siswa jenjang SD, SMP, hingga SMA. Meski demikian, untuk jenjang SMA secara kewenangan berada pada Baznas Provinsi.

Baznas juga melakukan sosialisasi sadar zakat kepada anak-anak mulai jenjang SD hingga SMP.

Dalam pelaksanaan program bantuan sosial, Baznas berkomitmen berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya melalui Dinas Sosial dengan menggunakan satu data penerima bantuan.

Hamzah menyampaikan, hasil survei lapangan Baznas menemukan kondisi keluarga yang perlu mendapat perhatian, meskipun berdasarkan data desil tergolong memiliki tingkat kesejahteraan relatif tinggi. Salah satu contohnya adalah keluarga dengan penghasilan di bawah Rp3 juta per bulan, memiliki dua anak dan seorang istri, yang dinilai masih membutuhkan bantuan sosial.

Selain itu, Hamzah menilai potensi zakat di Surabaya sangat besar. Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) nasional berkantor pusat di Surabaya. Karena itu, Baznas mengusulkan agar LAZ nasional membuka kantor perwakilan untuk wilayah Kota Surabaya. Dengan demikian, Baznas bersama Kementerian Agama Kota Surabaya dapat menghitung potensi zakat yang dihimpun di Kota Pahlawan secara lebih terukur.

Terkait program KRISNA, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa idealnya pendataan dan penanganan anak putus sekolah maupun tidak sekolah dilakukan berbasis RW. Namun, pada tahap awal program ditargetkan dapat menjangkau 31 kecamatan di Surabaya.

Dinas Pendidikan juga mengungkapkan bahwa Surabaya memiliki 38 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Sejumlah PKBM masih menghadapi keterbatasan tenaga pengajar, bahkan beberapa di antaranya berada di wilayah ujung Surabaya sehingga membutuhkan perhatian dalam pemerataan akses pendidikan.

Bang Jo berharap koordinasi antara Pemkot Surabaya, Baznas, dan seluruh perangkat daerah terkait tidak berhenti pada rapat dan pendataan semata. Menurutnya, setiap persoalan yang disampaikan masyarakat harus diikuti langkah konkret, terukur, dan dapat dipantau perkembangannya.

“Yang paling penting adalah memastikan warga yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan. Baik persoalan pendidikan, kesehatan, maupun kehilangan mata pencaharian, semuanya perlu ditangani dengan data yang tepat dan koordinasi yang kuat. Pemerintah harus hadir, sementara kolaborasi dengan Baznas dan berbagai pihak menjadi penguat agar semakin banyak warga Surabaya yang terbantu,” pungkas Bang Jo.(trs)