Surabaya, Respublika – Sejumlah anggota DPRD Kota Surabaya merasa geram karena Pokok-Pokok Pikiran (Pikir) dewan untuk program pembangunan masyarakat, ternyata diklaim diambil dari Dana Kelurahan (Dakel).
“ Sepertinya terjadi mis comm, jika ini terjadi maka kerja anggota dewan tidak nampak di pelupuk mata warga,” ujar anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Sukadar di Surabaya, Senin (03/07/2023).
Ia menjelaskan, saat reses anggota dewan masyarakat berharap usulan dan aspirasi warga dapat terealisasi.
Sementara, kata Sukadar, usulan atau pokir dewan yang berasal dari aspirasi warga diteruskan ke Pemkot Surabaya.
“ Nah mengapa saat usulan tersebut terealisasi, ko bisa semuanya diklaim dari Dakel,” tegas Sukadar, yang merupakan salah satu elit DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.
Ia menerangkan, kemampuan anggaran Dakel itu Cuma 5% dari total APBD Kota Surabaya di 2023 yang sebesar Rp11,2 triliun, jadi hanya Rp600 miliar.
Dari Rp600 miliar tersebut, jelas Cak Yo sapaan Sukadar, dibagi 154 Kelurahan yang ada di Surabaya, jadi Dakel nya sekitar Rp3 miliar per Kelurahan.
Sementara, tambah Sukadar, dari Rp3 miliar yang bisa tercover katakanlah untuk infrastruktur seperti pavingisasi, itu bisa dikerjakan jika lebarnya 2×40 meter saja diluar luas ini tidak bisa direalisasikan.
“ Ini jika per RW, problemnya dalam satu Kelurahan ada berapa banyak RW, nah mampukah Dakel mengerjakan infrastruktur,” terangnya.
Lebih lanjut Sukadar menjelaskan, katakanlah anggaran per RW itu Rp200 juta untuk pengerjaan paving. Itu artinya pelaksanaan proyeknya adalah PL atau Penunjukan Langsung, bukan proses lelang.
“ Oleh karenanya jika pelaksanaan pengerjaannya memakai Dakel dengan nilai Rp200 juta itu cuma satu titik atau satu RW saja, sementara ada beberapa RW dalam satu Kelurahan,” kata Sukadar.
Disisi lain, tambah Sukadar, masyarakat menilai realisasi paving di wilayahnya bersumber dari Dakel, bukan dari pokir anggota dewan.
Padahal harap diketahui, terang Sukadar, seluruh program pembangunan yang ada di kampung-kampung itu merupakan pokir dewan saat reses turun ke masyarakat.
Hanya saja saat pelaksanaannya bertepatan dengan cairnya dana Kelurahan, jadi masyarakat melihatnya oh ini dari Dakel.
” Kami melihatnya ada miss comm, mana yang Dakel dan mana yang usulan dari anggota dewan,” pungkas Sukadar. (trs)
