Surabaya, newrespublika-Program ketahanan pangan yang digencarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mendapat dukungan DPRD Surabaya.
Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya, Ghofar Ismail, mengatakan berbagai program ketahanan pangan yang dijalankan Pemkot Surabaya telah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Program tersebut mencakup penanaman cabai, sayur-mayur, hingga pengembangan tanaman padi di sejumlah wilayah pinggiran kota.
“Memang di Surabaya ini sangat-sangat dimanfaatkan oleh warga. Kemarin wali kota sudah memberikan program berkaitan dengan cabai, sayur-mayur, dan juga padi yang ada di wilayah Kecamatan Wiyung, Lakarsantri, dan sekitarnya. Semuanya untuk membantu ketahanan pangan di Kota Surabaya,” ujar Ghofar Ismail, Selasa (03/11/2026).
Ia menegaskan, Komisi B DPRD Surabaya mendukung penuh langkah Pemkot melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP).
Menurutnya, hasil panen dari kegiatan pertanian masyarakat seharusnya tidak hanya menjadi capaian program pemerintah, tetapi juga benar-benar dirasakan warga sekitar.
“Alhamdulillah, seluruh anggota Komisi B mendukung program ketahanan pangan dari Dinas Pertanian. Setiap kegiatan, terutama saat panen, hasilnya diberikan kepada masyarakat yang mengelola dan bisa dibagikan kepada warga di sekitarnya. Tujuannya membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat,” jelasnya.
Dukungan tersebut juga mencakup pengembangan sektor perikanan dan peternakan skala rumah tangga. Ghofar mengungkapkan, DKPP telah menyalurkan bantuan bibit ikan lele sebanyak 50 ekor untuk setiap titik penerima, berikut pakan dan sarana pemeliharaan.
Berbeda dengan pola budidaya sebelumnya yang menggunakan kolam terpal, program kali ini memanfaatkan tong plastik.
Model tersebut dinilai lebih praktis karena tidak membutuhkan lahan luas sehingga memungkinkan diterapkan di kawasan permukiman padat penduduk.
Selain lele, masyarakat juga mendapatkan bantuan ayam petelur. Setiap penerima direncanakan memperoleh 10 ekor ayam betina dan dua ekor ayam jantan. Program ini diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan protein sekaligus membuka peluang tambahan pendapatan keluarga.
“Ini semua merupakan upaya untuk mendongkrak ekonomi masyarakat melalui sektor pangan. Jadi, warga tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga diharapkan bisa mengembangkan kegiatan tersebut,” katanya.
Di sektor perikanan, Komisi B juga menyoroti rencana penguatan rantai distribusi hasil tangkapan nelayan, khususnya di kawasan pesisir.
Skema penyaluran ikan dari nelayan kepada pengepul melalui Koperasi Merah Putih diharapkan dapat diperkuat, termasuk membuka akses kepada pembeli potensial agar pemasaran hasil perikanan lebih terarah. (trs)
