Surabaya, newrespublika – Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, menanggapi keluhan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, terkait perbedaan data penanganan stunting antara Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, permasalahan utama dalam sistem pemerintahan saat ini adalah ego sektoral antar institusi, termasuk dalam hal berbagi data.
“Sebenarnya problem utama sistem pemerintahan kita itu masih ada ego sektoral antar institusi pemerintahan, termasuk salah satunya adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) yang tidak pernah diberikan secara gamblang kepada pemerintah daerah,” ujar Arif Fathoni kepada wartawan di Hotel Shangrilla Surabaya disela Musda DPD Partai Golkar Jatim, Sabtu (10/5/2025).
Toni menjelaskan bahwa data BPS seharusnya menjadi data primer bagi kepala daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Baik itu yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun inovasi daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Padahal data BPS itu merupakan data primer bagi kepala daerah untuk melaksanakan baik apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun inovasi yang dilakukan oleh kepala daerah melalui RPJMD,” katanya.
Lebih lanjut, Toni menyoroti seringnya terjadi silang data primer yang dapat menghambat efektivitas program pembangunan. Ia mencontohkan penanganan stunting, dimana perbedaan data antara Pemkot dan BPS dapat menimbulkan hasil yang berbeda pula.
“Katakanlah kita mengambil rujukan data utamanya dari BPS untuk melakukan penanganan stunting, tapi kemudian data itu tidak diberikan secara komprehensif kepada pemerintah kota, hasil akhirnya itu pasti terjadi perbedaan. Pemerintah kota mengaku bahwa hasil penanganan stunting seperti ini, ternyata data BPS menyebutkan hal yang lain,” sebutnya.
Oleh sebabnya, Toni berharap, keluhan Wali Kota Surabaya, sekaligus yang Ketua Dewan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Lebih dari itu, ia berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, BPS dapat lebih terbuka dalam berbagi data statistik dengan seluruh kepala daerah.
Nah, ungkap Toni, di masa Presiden Prabowo, saya berharap BPS lebih terbuka pada seluruh kepala daerah se Indonesia tentang data hasil penelitian statistik-nya.
” Sehingga sangat bermanfaat bagi pemerintah daerah untuk sebagai rujukan pembanguan Jangka Menengah Daerah. Sehingga pembangunan yang dilakukan itu tepat sasaran dan tepat guna,” pungkasnya. (trs)
