Surabaya, newrespublika-Komisi D DPRD Surabaya bersama Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Kepariwisataan (Disbudporapar) Kota Surabaya rapat koordinasi terkait UKT (Uang Kuliah Tunggal) beasiswa pemuda tangguh, Rabu (14/01/2026) di ruang Komisi D.
Ketua Komisi D, dr. Akmarawita Kadir mengatakan, alhamdulillah kita bisa ketemu sama Disbudporapar Kota Surabaya selaku leader untuk mengelola biasiswa pemuda tangguh. Karena kemarin itu kita banyak laporan dari masyarakat khususnya kota Surabaya yang siswa-siswanya ini takut karena mereka Januari-Februari ini kan mau Her Registration (pendaftaran) ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Jadi, jangan sampai ada keterlambatan, dan Alhamdulillah tadi dari 15 PTN yang sudah bekerja sama itu sudah dikirimin surat oleh Pemkot Surabaya agar supaya menunda pembayaran, tetapi tidak menunda her registrasi siswa-siswa tersebut,”ujar dr. Akmarawita Kadir.
Ia menambahkan, siswa yang sudah mendapatkan biasiswa ini tidak perlu khawatir ya karena tadi kami sudah memastikan bahwa mereka tidak akan terganggu, dan kemudian kami meminta kepada pemerintah kota agar supaya siswa ini tidak membayar dahulu.
“Membayar dahulu tapi semua itu dikoordinasikan dengan pemerintah kota dengan Perguruan Tinggi. Mungkin mereka yang mampu dan berprestasi no problem, tapi yang dari keluarga tidak mampu bagaimana,”tutur Akmarawita Kadir yang juga Ketua Partai Golkar Surabaya.
Komisi D, sambung Akma sapaan dr. Akmarawita Kadir, khawatir yang dari keluarga tidak mampu secara ekonomi tapi semangat untuk melanjutkan ke PTN, akhirnya terlibat Pinjol (pinjamam online) demi kuliah.
Hal ini, kata Akma, kita tidak harapkan itu terjadi karena kalau terjadi malah berbahaya kemudian akan mengganggu proses belajarnya, mereka putus kuliah nah ini yang kita tidak harapkan.
Dirinya mendorong Pemkot Surabaya betul-betul memantau dan memastikan bahwa siswa tidak ada yang tidak registrasi, semuanya bisa registrasi khusus pada 1.775.
Terkait UKT, terang Akma, bahwa Pemkot bisa memberikan beasiswanya pemuda tangguh sebesar Rp2,5 juta per semester. Nah ini harus dipastikan bagaimana yang kuliah per semesternya diatas Rp2,5 juta.
“Nah dalam rapat tadi kita akan dicarikan solusi dan ini semua tanggung jawab pemerintah kota, jangan sampai nanti ada siswa yang nombok sisanya,”tuturnya.
Akmarawita kembali mengatakan, kita harapkan ada fleksibilitas di Perwalinya khusus untuk siswa yang lama yang jumlahnya 2.437. Jadi nanti untuk siswa yang lama ini ada fleksibilitas.
Fleksibilitasnya begini, jelas Akma, kita kan punya kota di tahun 2026 ini 23.820 orang itu sudah ada 14.000 yang mendaftar. Nah nanti kalau misalnya ada sisa anggaran yang mendaftar tidak mencapai 23.820. Nah ini yang bisa digunakan, ada sisa yang bisa digunakan untuk menutupi siswa-siswa yang lama yang 2.437 tadi.
Jika Pemkot Surabaya hanya bisa memenuhi 23.820 maka kami di Komisi D akan siap membantu melalui PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).
“Intinya adalah siswa ini jangan sampai dibebani UKT dan Jangan sampai ada putus sekolah, putus kuliah, jangan sampai ada di Surabaya,”pungkasnya.(trs)
