Surabaya, newrespublika-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya tahun 2025 mendorong agar Lurah dan Camat miliki grand design, sebelum pembangunan di wilayahnya dikerjakan dari Dana Kelurahan (Dakel)
“Jadi banyak hal yang kita bicarakan dalam hal LKPJ, tidak hanya paving tetapi kita kemarin agar supaya mampu melihat situasi kota, sampai kami undang hingga Kasie -Kasie pemerintahan,” ujar Syaifuddin Zuhri, Sekretaris Pansus LKPJ Walikota Surabaya Tahun 2025, Rabu (15/04/2026).
Jadi, tambah Syaifuddin Zuhri, justru kita menyarankan tidak hanya sekedar usulan-usulan dari RW maupun siapa saja atau RT, tetapi kita mengarahkan kepada Kelurahan dengan dana yang sudah dipastikan ada di sektor mereka.
Maka, kata Syaifuddin Zuhri, kita minta usulan boleh, bagus, usulan RW hingga Musrenbang dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana menuntut kemampuan kita di level Kelurahan yang dalam pengelolaan itu harusnya membangun atau membuat sebuah grand desain dari sebuah ruang lingkup di wilayah mereka.
“Bekerjasama dengan dinas, mana titik tersier, mana titik sekunder, mana titik primer. Maka grand desain itu akan menjawab sebuah problem, manakala ketika kita menginginkan kapan kita selesai atas bangunan, kapan kita selesai atas zero genangan, zero banjir,” beber Syaifuddin Zuhri.
Maka, sambungnya, itu yang harusnya menjadi langkah ke depan agar supaya kemampuan anggaran yang dititik beratkan dititik mana, agar supaya tidak seperti balon, dipencet pindah sini pindah sini, selesai sana, selesai sini.
Ini yang kita mengharapkan LKPJ ini menjadi satu ujung ke depan lebih baik lagi. Yang baik dibuat lebih baik lagi, yang kurang diperbaiki lebih sempurna.
“Jadi itu kan ada yang namanya perencanaan, ada yang namanya pengawas, maka ketika itu ada yang dianggap kurang ya pengawas-pengawas itu harusnya tidak terlalu diberi ke ruang yang tidak mungkin dia bisa tempuh, yaitu jarak pengawasan yang detail,” pungkasnya. (trs)
