Surabaya, newrespublika-Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya tahun 2025 menyoroti empat isu krusial perkotaan.
Hal tersebut terungkap saat Pansus LKPJ Walikota rapat koordinasi dengan OPD-OPD Pemkot Surabaya.
Anggota Pansus, Cahyo Siswo Utomo mengatakan, dari sekian 46 OPD baru 7 OPD yang sudah rapat dengan kami, ada Bappedalitbang, Bapenda, BPKAD Kota Surabaya, Inspektorat dan sebagainya.
Jadi, terang Cahyo, sebenarnya ada beberapa isu yang menurut kami sedikit menarik ya karena ini terkait dengan isu nasional, terkait dengan energi dan mungkin juga berhubungan dengan ketahanan pangan.
“Nah di ketahanan pangan ini harapan kami Surabaya ini meskipun dia bukan kota produksi, tapi ketahanan pangan ini juga menjadi concern yang sampai hari ini menurut kami untuk ketahanan pangan perlu ada masukan-masukan untuk pemerintah kota Surabaya,” ujar Cahyo Siswo Utomo, Rabu (15/04/2026).
Ia menambahkan, masukan ke Pemkot Surabaya agar kemudian ketahanan pangan warga kota Surabaya ini ada atensi misalnya di beberapa perkampungan itu bisa dioptimalkan.
Informasi yang kami dapatkan, sambung Cahyo, semua kelurahan itu punya kampung yang berhubungan dengan ketahanan pangan. Ada 156 Kelurahan tapi kami belum cek di lapangan apakah kemudian masih aktif atau masih ada program ketahanan pangan.
Itu ada yang kampung sayur, ada yang berhubungan dengan perikanan dan sebagainya yang kemudian jadi concern kami terkait dengan LKPJ tahun 2025 sampai hari ini.
Kalau isu perkotaan lainnya, beber Cahyo, seperti sampah, kemudian macet dan banjir. Untuk banjir ini sedang berlangsung, nanti mungkin kami tambahkan. Kalau untuk sampah, beberapa solusi persampahan ini mungkin sudah kita rasakan belakangan.
Tahun 2025, kata Cahyo, ada tiga kita beri masukan yaitu, indeks udara, kemudian persampahan, dan ruang terbuka hijau.
Dirinya menjelaskan, indeks udara sebenarnya masih bisa lebih baik lagi cuman sampling udara ini di tempat yang banyak polusinya jadi mungkin tidak terlalu bagus hasilnya.
Kami beri masukan coba tambah spot untuk menilai itu, tapi ini kan kewenangannya naruh spot itu dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Kemudian persampahan juga, ungkap Cahyo, performanya cukup baik, cuman kami memberi masukan terkait dengan pemilahan sampah itu ketika di beberapa RT dan RW itu sudah dipilah, tapi ketika diambil sama petugas itu kadang tidak dipilah.
“Dan masih ada lagi kita beri masukan termasuk ke DSDABM Kota Surabaya, ini kita running rapat koordinasi dengan OPD,” pungkasnya. (trs)
