DPRD Surabaya Sebut Pembangunan Flyover Taman Pelangi Full Pakai APBN

DPRD Surabaya Sebut Pembangunan Flyover Taman Pelangi Full Pakai APBN

Surabaya, newrespublika- Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyatakan bahwa pembangunan fly over Taman Pelangi Bundaran Dolog tersebut maksimal akan dimulai Agustus tahun ini.

Terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Aning Rahmawati menjelaskan, bahwa skema pembiayaan proyek ini semula direncanakan menggunakan kombinasi APBD dan APBN.

“Namun, setelah komunikasi intensif antara Pemerintah Kota Surabaya dan pemerintah pusat, proyek tersebut akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh pusat,” ujar Aning Rahmawati, Selasa (07/07/2026).

Ia menambahkan, alhamdulillah di-take over, jadi semuanya dibangun oleh pemerintah pusat melalui APBN. Pemerintah kota sekarang hanya menunggu.

Aning Rahmawati menjelaskan, kondisi tersebut membuat Pemkot Surabaya tidak lagi memiliki alokasi anggaran pembangunan fisik dalam APBD untuk proyek flyover tersebut.

“APBD saat ini hanya difokuskan pada proses pembebasan lahan yang telah diselesaikan pada 2025,” terang Aning.

Dirinya menegaskan, di APBD sudah tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan. Semua sudah di-take over 100 persen oleh pemerintah pusat.

Dengan perubahan skema itu, Pemkot Surabaya kini hanya berperan dalam memastikan kepastian masuknya proyek ke dalam daftar anggaran nasional.

Aning menyebut, estimasi kebutuhan pembangunan flyover tersebut mencapai sekitar Rp300 miliar dan idealnya masuk dalam APBN 2027, mengingat hingga 2026 belum ada kepastian penganggaran dari pusat.

Situasi ini sekaligus menepis kemungkinan percepatan pembangunan pada 2026. Isu yang sempat beredar terkait dimulainya pembangunan pada Juli 2026 juga dipastikan belum memiliki dasar anggaran yang jelas.

“Yang jelas di APBD sudah tidak ada. Dari PU juga menyampaikan belum ada. Jadi kalau ditanya Juli, belum bisa,” tegasnya.

Proyek Flyover Taman Pelangi yang berada di kawasan Flyover Taman Pelangi kini masih berada pada tahap menunggu keputusan final pemerintah pusat.

“Pemkot akan terus melakukan pengawalan agar proyek strategis tersebut benar-benar masuk dalam APBN, dan dapat segera direalisasika,” pungkasnya.(trs)