Surabaya, newrespublika – Apresiasi kepada dokter tidak cukup berhenti pada ucapan selamat setiap Hari Dokter Nasional. Kesejahteraan, beban kerja, pemerataan tenaga medis, hingga akses pelayanan kesehatan bagi warga miskin harus menjadi pekerjaan nyata pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan anggota Komisi D DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dr Michael Leksodimulyo, MBA, M.Kes, yang dikenal sebagai Dokter Rakyat, dalam momentum Hari Dokter Nasional 2026, Sabtu (24/10/2026).
Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh dokter yang bertugas di puskesmas, rumah sakit, klinik, serta berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Namun, di balik pengabdian tersebut, menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi agar mutu pelayanan kesehatan berjalan seiring dengan pemenuhan hak dan perlindungan tenaga medis.
“Pemerintah Kota Surabaya perlu mengevaluasi kesejahteraan, beban kerja, kepastian hak, dan dukungan kerja dokter sesuai status kepegawaiannya,” menjadi salah satu poin utama masukan Dr Michael.
Dokter Internship Jadi Perhatian
Salah satu persoalan yang disoroti adalah beban kerja dokter internship. Dr Michael menilai, besaran penghasilan dan waktu kerja dokter yang menjalani program internship perlu dikaji kembali agar sebanding dengan tanggung jawab serta beban pelayanan yang dijalankan.
Ia juga meminta evaluasi terhadap jumlah pasien yang ditangani, durasi konsultasi, jadwal jaga, hingga pelayanan poliklinik sore.
Menurutnya, penambahan jam pelayanan tidak boleh sekadar memperpanjang waktu kerja tenaga medis tanpa memperhitungkan kecukupan sumber daya manusia dan keselamatan dokter maupun pasien.
“Penambahan jam layanan harus didukung kecukupan SDM dan pengaturan jadwal yang aman, bukan sekadar menambah beban kerja tenaga medis,” demikian substansi masukan yang disampaikannya.
Selain persoalan penghasilan dan beban kerja, Dr Michael menegaskan pentingnya jaminan perlindungan bagi dokter internship melalui BPJS Ketenagakerjaan sejak mereka mulai bekerja di rumah sakit tempat pengabdian.
Dokter internship, menurutnya, harus mendapatkan perlindungan kerja yang memadai. Jangan sampai dokter yang sedang menjalani pengabdian justru dibebani kewajiban membayar sendiri iuran perlindungan tersebut.
Mekanisme kepesertaan dan pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran iuran perlu dipastikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perhatian Dr Michael terhadap persoalan dokter internship juga memiliki kedekatan personal. Tiga anaknya berprofesi sebagai dokter, dan salah satunya sedang menjalani program internship di RSAD Brawijaya Surabaya.
Pemerataan Dokter dan Penguatan Puskesmas
Selain kesejahteraan, Dr Michael meminta Dinas Kesehatan Surabaya memetakan rasio serta distribusi dokter di setiap wilayah, puskesmas, dan rumah sakit.
Pemetaan tersebut perlu mempertimbangkan jumlah penduduk, kepadatan wilayah, beban kunjungan pasien, kebutuhan dokter spesialis, serta jam operasional fasilitas kesehatan. Dengan begitu, kebijakan penempatan tenaga medis dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Ia juga mendorong penguatan pelayanan puskesmas melalui kecukupan dokter umum, dokter gigi, dokter internship, dan tenaga dengan kompetensi yang dibutuhkan.
Ketersediaan dokter, lanjutnya, harus ditopang sistem rujukan yang efektif, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta kepastian tindak lanjut pasien. Pelayanan tingkat pertama tidak boleh terhambat hanya karena persoalan koordinasi atau keterbatasan fasilitas.
Perlindungan Dokter Harus Seimbang dengan Hak Pasien
Dr Michael turut menekankan pentingnya perlindungan hukum dan keselamatan dokter. Pemkot Surabaya bersama fasilitas pelayanan kesehatan dan organisasi profesi dinilai perlu memperkuat pendampingan hukum, mencegah kekerasan terhadap tenaga medis, serta memastikan pengaduan diselesaikan secara transparan dan adil.
Namun, perlindungan profesi harus berjalan seimbang dengan hak pasien dan akuntabilitas pelayanan. Dengan demikian, dokter memperoleh kepastian saat menjalankan tugas, sementara masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan dan mendapatkan penyelesaian yang layak.
Di sisi lain, peningkatan kompetensi dokter juga perlu menjadi perhatian melalui pelatihan, pendidikan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi medis, dan pengembangan kemampuan deteksi dini penyakit.
Kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan organisasi profesi diharapkan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Surabaya.
Warga Miskin Jangan Terhambat Administrasi
Dalam aspek pelayanan masyarakat, Dr Michael mendorong penguatan upaya promotif dan preventif. Peran dokter, menurutnya, tidak boleh hanya berpusat pada pengobatan setelah seseorang jatuh sakit.
Skrining dan deteksi dini TBC, diabetes, hipertensi, kanker, serta stunting perlu diperkuat. Optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kondisi kesehatannya.
Ia secara khusus menyoroti akses pelayanan bagi warga miskin, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
Menurut Dr Michael, persoalan administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) jangan sampai membuat warga yang membutuhkan penanganan segera kehilangan akses pelayanan.
Ia mendorong mekanisme verifikasi dan tindak lanjut yang jelas, disertai pelayanan yang mengedepankan hati dan ketulusan.
Digitalisasi pelayanan kesehatan juga perlu diarahkan untuk mempermudah masyarakat. Sistem antrean digital, rekam medis elektronik, dan integrasi data rujukan harus mampu memangkas pekerjaan administratif berulang, menjaga kerahasiaan data pasien, serta mempercepat pelayanan tanpa mengurangi waktu dokter bersama pasien.
Sepuluh Masukan untuk Evaluasi Kesehatan 2027
Sebagai tindak lanjut, Dr Michael meminta Dinas Kesehatan Surabaya melakukan evaluasi terukur terhadap kebutuhan dan kekosongan dokter, waktu tunggu pasien, kepuasan masyarakat, keselamatan pasien, serta penyelesaian pengaduan.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan program dan anggaran kesehatan Kota Surabaya tahun 2027.
Sepuluh masukan yang disampaikannya mencakup apresiasi dan kesejahteraan dokter, pemerataan distribusi tenaga medis, penguatan puskesmas, perlindungan hukum, evaluasi beban kerja, peningkatan kompetensi, penguatan pencegahan penyakit, jaminan akses bagi kelompok rentan, digitalisasi pelayanan, serta indikator evaluasi yang terukur.
Bagi Dr Michael, Hari Dokter Nasional semestinya menjadi momentum untuk memastikan bahwa penghargaan kepada profesi dokter diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret.
Sebab, kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dokter dalam menangani pasien, tetapi juga oleh sistem yang mendukung mereka bekerja secara aman, manusiawi, dan profesional.
Evaluasi berbasis data dan tindak lanjut yang jelas menjadi penting agar perbaikan layanan kesehatan Surabaya pada 2027 tidak berhenti sebagai rencana, melainkan benar-benar dirasakan oleh dokter dan masyarakat.(trs)
