Surabaya, newrespublika-Menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 Pemkot Surabaya mengintensifkan operasi yustisi (identitas kependudukan) guna meminimalisir pendatang baru yang masuk ke Surabaya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad mengatakan, sebenarnya kita setiap hari bekerjasama dengan Camat, Lurah, RT dan RW memantau penduduk yang datang dari luar kota harus 1×24 jam melapor.
Ia menegaskan, tidak hanya Nataru atau lebaran saja, dan kita ingatkan terus ke Ketua RT dan Ketua RW sehingga bagi kita sebenarnya adalah bagaimana memastikan seluruh orang yang tinggal di situ sesuai dengan domisili atau sesuai dengan identitasnya.
“itu yang kita lakukan setiap hari. Jadi tidak ada musiman, setiap hari apapun kalau ada pindah, datang dari luar kota maupun pindah di dalam kota itu warga harus wajib lapor 1×24 jam sehingga keberadaan warga itu bisa terus kita pantau dan kita monitor,” ujar Irvan Wahyudradjad di Surabaya, Senin (09/11/2026).
Dan tentu kalau tidak sesuai dengan alamat yang ditinggali atau domisili, sambung Irvan, tentu punya konsekuensi dinonaktifkan sehingga pelayanan publik yang harusnya dia bisa terima sebagai warga yang berKTP Surabaya itu bisa tidak terlayani, ini khusus untuk yang warga Surabaya.
Termasuk, kata Irvan, orang yang bekerja di Surabaya tapi KTP nya luar Surabaya dan tinggal di kos-kosan termasuk yang terus kita data setiap hari.
Tidak hanya kos-kosan, terang Irvan, kami juga setiap 3 bulan mengundang pengelola apartemen untuk melaporkan penghuninya, baik itu WNA (Warga Negara Asing) maupun WNI.
“Karena dalam Perda No.4 Tahun 2026 berbunyi pemilik atau pengelola apartemen wajib melaporkan penghuninya baik itu warga WNI/WNA dalam waktu 7 hari harus lapor ke kita,” ungkapnya.
Irvan kembali mengatakan, setiap saat kita bisa melakukan pemutakhiran atau verifikasi, memvalidasi data kependudukan bersama kelurahan, kecamatan maupun RT/RW.
“Tujuannya memastikan de facto de jure yang tinggal di situ adalah sesuai dengan alamat domisili dan ataupun tidak sesuai misalnya KTP di luar kota ya kita bisa data itu ini penduduk KTP mana dan kos atau kontrak,” pungkasnya.(trs)
