Surabaya, newrespublika-Komisi C DPRD Surabaya mendukung terbitnya Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya tentang Nomor 45 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya.
Dalam Perwali disebutkan untuk volume kecil atau sama dengan satu meter kubik seperti sampah kantong plastik, tisu, atau puntung rokok akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Apabila volumenya melebihi satu meter kubik denda melonjak menjadi Rp3.000.000.
Terkait hal ini, Anggota Komisi C, Minun Latif mengatakan, memang perwali itu dibuat, tidak lain adalah untuk bikin masyarakat agar jera untuk tidak membuang sampah sembarangan.
“Jadi dengan berbagai macam model pencegahan masyarakat terhadap pembuangan sampah, tetapi masih banyak juga yang membuang sembarangan,” ujar Minun Latif di Surabaya, Selasa (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dengan sanksi perwali maka kita harapkan warga tidak berani membuang sembarangan lagi karena dendanya sangat tinggi.
Minun Latif menerangkan, kalau sampah itu dibuang sembarang tempat ini akan menjadikan mampetnya saluran, sehingga terjadilah genangan air atau dan banjir.
Minun menjelaskan, sebelumnya sanksi denda buang sampah sembarangan hanya di sanksi denda Rp50.000. Ternyata masih banyak mereka yang membuang sampah di sembarangan tempat.
“Dan membuangnya itu dengan naik motor, dilempar begitu saja sehingga tidak terdeteksi,” ungkap legislator PKB Kota Surabaya ini.
Makanya, kata Minun Latif, kembali kepada kesadaran masyarakat, kalau masyarakat menyadari tentang betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya, insya Allah kota Surabaya akan bersih dan tidak banjir.
Lebih jauh Minun Latif mengatakan, perwali ini kalau diberlakukan ya monggo saja itu nanti apakah tidak memberatkan masyarakat.
Karena, ungkap Minun, Pemkot melalui DLH-nya juga memang sudah berbagai macam cara penindakan baik melalui penyitaan KTP, pemanggilan ke dinas dan sebagainya sudah dilakukan.
“Tetapi masih banyak warga yang belum sadar terhadap kepentingan lingkungan,” pungkasnya.(trs)
