Surabaya, newrespublika-Peringatan bagi warga agar tidak membuang sampah sembarangan.
Pasalnya, Pemkot Surabaya saat ini memperketat aturan terkait pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 45 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perwali Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif.
Dalam Perwali disebutkan untuk volume kecil atau sama dengan satu meter kubik seperti sampah kantong plastik, tisu, atau puntung rokok akan dikenakan denda sebesar Rp1.000.000. Apabila volumenya melebihi satu meter kubik denda melonjak menjadi Rp3.000.000.
Terkait hal ini, Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar menegaskan, sanksi denda yang cukup besar tersebut bisa menimbulkan efek jera kepada warga yang membuang sampah sembarangan.
“Kenapa denda itu dibesarkan dan dibentuk perwali atau merevisi perwali yang sudah ada, dalam hal ini seringkali masyarakat itu tidak akan jera dengan perwali yang lama karena dendanya sangat minim,” ujar Sukadar di Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, walaupun itu hanya sebatas denda administrasi dalam hal ini Wali Kota Surabaya melihatnya memang itu bukan tupoksi kami, karena perwali itu tupoksinya Wali Kota.
Tetapi kan Wali Kota bikin perwali itu, sambung Sukadar, semuanya kan berdasarkan kajian yang selama ini diberlakukan Perwali 10/2017. Jadi perwali No.10 kok ringan sanksi dendanya, akhirnya warga tetap melanggar dengan membuang sampah sembarangan.
“Maka keluarlah perwali No.25 Tahun 2026 tentang sanksi buang sampah sembarangan didenda Rp1-3 juta, ini tentu ada efeknya,” tegas anggota dewan empat periode ini.
Sukadar menerangkan, masih minim kesadaran masyarakat betapa pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Karena, kalau dibuang sembarangan maka sampah akan menumpuk dan menimbulkan penyakit.
“Maka dengan perwali No.25 ini sanksi tegas diberikan kepada pembuang sampah sembarangan, minimal bisa diterapkan ketika ada pelanggaran,” ungkap Sukadar.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, M. Fikser, menjelaskan bahwa substansi utama dalam perubahan Perwali ini difokuskan pada penyesuaian besaran denda hingga jenis pelanggaran yang lebih spesifik.
“Ini merupakan upaya untuk menghentikan pelanggaran dan memulihkan kualitas lingkungan yang rusak serta agar masyarakat mematuhi peraturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tutup Fikser.(trs)
