Surabaya, newrespublika-Sebanyak 23 apartemen di Surabaya hingga kini belum melaporkan penghuninya ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya.
Kadispendukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudradjad mengatakan, data terbaru dari 59 apartemen yang disurati, masih ada 23 apartemen yang belum melaporkan.
Irvan Wahyudradjad mengakui, Dispendukcapil sudah mengumpulkan pengelola apartemen di Siola minggu lalu.
“Mereka akan melaporkan, baik melalui aplikasi, website, online maupun pelaporan resmi melalui email. Semua kanal kita buka,” ujar Irvan Wahyudradjad di Surabaya, Senin (09/11/2026).
Lebih jauh, Irvan menjelaskan,
Dispendukcapil juga bekerja sama dengan Bakesbangpol, Imigrasi Juanda maupun Tanjung Perak untuk mengawasi WNA. Data 2026 mencatat 3.008 WNA memiliki izin tinggal dan melapor.
Rinciannya di Surabaya Timur (506), Surabaya Selatan (1.233), Surabaya Utara (62), Surabaya Barat (978), dan Surabaya Pusat (126).
“Ini yang kita awasi ya, karena tidak menutup kemungkinan mereka tinggal di apartemen kemudian melakukan pelanggaran hukum seperti narkoba, trafficking ataupun pornografi dan lain-lain,” terangnya.
Irvan menyebut setiap warga yang datang dari luar kota wajib melaporkan kedatangannya dalam waktu 1×24 jam. Tujuannya memastikan de facto de jure.
“Jadi setiap hari apapun kalau pada pindah, datang dari luar kota maupun pindah di dalam kota, warga harus wajib lapor 1 x 24 jam. Dengan demikian, keberadaan warga itu bisa terus kita pantau dan termonitor,”ungkap dia.
Jika tidak sesuai domisili, lanjut dia, Dispendukcapil bisa menonaktifkan data kependudukan. Konsekuensinya, warga tidak bisa mengakses layanan publik yang seharusnya dia bisa terima sebagai warga yang ber-KTP atau ber-KK Surabaya.
Bahkan, sanksi nonaktif juga diterapkan untuk warga Surabaya yang tidak memberi nafkah pasca perceraian.
“Termasuk suami, mohon maaf pasca perceraian suami yang tidak memberi nafkah pada anaknya ataupun mantan istrinya dia juga bisa kita nonaktifkan,” pungkas Irvan.(trs)
