Surabaya, newrespublika-Kenaikan harga material di pasar yang melambung tinggi membuat kontraktor kesulitan untuk mengerjakan proyek.
Untuk itu, kata Anggota Komisi C DPRD Surabaya Buchori Imron, Pemkot Surabaya harus mengevaluasi kontrak payung agar kontraktor bisa melanjutkan pengerjaannya.
Kontrak payung (framework contract) adalah, perjanjian kerja sama jangka panjang antara pembeli dan penyedia barang/jasa, di mana harga satuan, spesifikasi, dan syarat transaksi telah disepakati di awal.
“Contohnya proyek drainase di wilayah Kedung Mangu Sidotopo Wetan Kenjeran dan Tenggumung Wonokusumo Kecamatan Semampir stag, akibat harga material naik membuat kesulitan kontraktor mengerjakannya,” ujar Buchori Imron di Surabaya, Kamis (14/05/2026).
Dua proyek drainase tersebut, lanjut Buchori Imron, nilainya tidak sedikit dianggarkan sekitar Rp5 miliar. Namun, karena dampak kenaikan harga material sehingga pengerjaannya sementara terhenti.
Ia menjelaskan, banyak proyek yang sudah dilelang bahkan sudah ditunjuk pemenangnya ternyata masih belum kerja, karena masih ada perubahan-perubahan yang diminta oleh pemenang tender.
“Kenapa, karena ada kontrak payung dan sebagainya. Dan kontrak payung itu dianggap sangat menyusahkan kontraktor karena angkanya itu di bawah pasar,” beber mantan Ketua PPP Kota Surabaya ini.
Dirinya mengakui jika dirinya banyak menerima keluhan dari para kontraktor bahwa, akibat naiknya harga material pengerjaan menjadi stag (Berhenti) sementara.
Buchori Imron menerangkan, kenaikan harga material ini sangat berpengaruh apa yang sedang dikerjakan kontraktor, karena awal yang mesti dilakukan adalah bahan-bahan material.
Contohnya lagi, terang politisi gaek PPP Kota Surabaya ini, tender proyek drainase di Tenggumung Bulak Banteng sampai Jalan Mrutu Kalianyar dulu perkiraan anggarannya Rp8,5 miliar tapi ternyata hanya Rp5 miliar.
Padahal menurut saya sisanya yang ke selatan dari Pasar Bulak Banteng ke Kedung Mangu hingga selatannya Masjid Al Huda, tinggal separuh pikiran saya kurang dari Rp7-8 miliar tapi hanya Rp5 miliar.
“Ini apa tidak menyulitkan kontraktor ditengah kenaikan harga material,” tegasnya.
Makanya, lanjut Buchori, tolong pemerintah kota dalam hal ini DSDABM Kota Surabaya segera mencari solusi, sehingga bagaimanapun terkait dengan kenaikan harga-harga semakin menyulitkan kontraktor.
Oleh karena itu, jelas Buchori, jika ucapan Walikota Eri Cahyadi bahwa November 2026 Surabaya bebas banjir harusnya nilai kontrak pemenang tender di re kontrak lagi menyesuaikan harga material saat ini.
“Agar pengerjaan drainase paling tidak bulan Juni-Juli sudah selesai, karena nanti September masuk musim hujan. Jangan sampai setiap akhir tahun selalu banjir akibat proyek drainase belum kelar,” pungkasnya. (trs)
