DPRD Surabaya Rapat Bersama Menteri HAM Bahas MBG, Komisi D Dorong Pentingnya Higienitas SPPG

DPRD Surabaya Rapat Bersama Menteri HAM Bahas MBG, Komisi D Dorong Pentingnya Higienitas SPPG

Surabaya, newrespublika-Pasca insiden siswa di Surabaya keracunan MBG (Makan Bergizi Gratis), DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan Dinas, Kepala Sekolah, dan Menteti Hak Asasi Manusia (Menteri HAM RI) Natalius Pigai, di ruang paripurna dewan, Rabu (13/05/2026).

Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir menekankan pentingnya SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang merupakan dapurnya MBG.

“Agar insiden keracunan kemarin tidak terulang lagi. Jadi, kelihatannya syarat hieginitas ini sangat penting untuk pelaksanaan suatu SPPG,” ujar dr. Akmarawita Kadi.

Ia menambahkan, kita sangat berterima kasih sebenarnya, jadi anak-anak ini kalau kita berkunjung ke SD, SMP itu semangat sekali kalau dapat makanan.

“Apalagi tadi ada menu baru, daging, alhamdulillah rasanya enak,” ungkap politisi Golkar Kota Surabaya ini.

Akmarawita Kadir menegaskan, SLHS ini perlu kita perkuat lagi dalam proses perizinan operasionalnya. Karena apa? Karena saya yakin kalau SPPG ini memiliki SLHS, saya yakin mungkin ini tidak akan terjadi.

“Yang perlu kita dukung semua bahwa, program MBG ini adalah punya maksud yang sangat mulia,” bebernya.

Mengapa sangat mulia, kata Akmarawita Kadir, MBG ini ntuk adik-adik kita, anak-anak kita sehingga gizinya terus meningkat, kemudian bisa ikut membangun bangsa dan negara.

Nah, sambungnya, hanya saja memang ada beberapa yang perlu kita optimalkan. Dan saya ingin mungkin nanti bisa mengerucut kendala-kendala apa saja yang menyebabkan SLHS ini susah didapat.

Akmarawita menceritakan, dirinya pernah beberapa kali dengar itu ada kesukaran mengurus SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) saat mau bangun SPPG.

Rata-rata, jelas Akma, mau mengurus SKRK itu sangat susah karena itu harus dikeluarkan oleh perizinannya walaupun lewat DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kota Surabaya, tetapi harus berkoordinasi dengan dinas DPRKPP.

“Nah ada beberapa SPPG yang sudah berproses itu sangat lama mengurus SKRK, ini kita perlu mencari solusi yang terbaik bagaimana supaya SKRK ini bisa keluar,” pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Sekitar 200 siswa dari 12 sekolah (TK, SD, SMP) di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, mengalami keracunan massal setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa daging krengsengan pada 11 Mei 2026. Korban mengalami mual, muntah, dan pusing. (trs)