Surabaya, newrespublika-Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rancangan Nota Kesepakatan tersebut ditandatangani Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam Rapat Paripurna Persetujuan Bersama di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (14/8/2026).
Terkait KUAPBD dan PPAS Kota Surabaya, Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Hj. Enny Minarsih menegaskan, pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBP ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ) tahun anggaran 2027 harus di maknai sebagai momentum untuk memperkuat kualitas kebijakan fiskal daerah.
“Agar semakin adaptif, efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Hj. Enny Minarsih usai rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya.
Ia menjelaskan, fungsi DPRD sangat penting untuk memastikan bahwa setiap perubahan benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah.
“Baik yang fisik maupun non fisik, yang nyata bermanfaat untuk masyarakat,” jelas Enny Minarsih yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Surabaya ini.
Untuk itu, ungkap Enny, Bapemperda mendorong untuk segera selesai evaluasi dari Kemendagri terkait Raperda PDRD No.7 Tahun 2023, dan usulan Raperda dari BPP tentang insentif bagi UMK dan kemudahan investasi diharapkan bisa membantu menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Surabaya.
“Tantangan APBD 2027 bukan sekadar menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan distribusi manfaat pembangunan,” ungkap Enny Minarsih.
Sementata Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, proyeksi APBD tahun 2027 berada di kisaran Rp15 triliun. Namun, angka tersebut masih menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD) serta Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Jadi kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka kita sekitar Rp15 T an,” tutup Wali Kota Eri usai rapat paripurna.(trs)
