Surabaya, newrespublika-Memasuki masa penjaringan aspirasi masyarakat, anggota DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo menggelar reses di wilayah Kecamatan Wonokromo, Kamis (01/10/2026).
Reses kali ini berlangsung di DTC Wonokromo yang juga dihadiri ratusan Kader Surabaya Hebat (KSH).
Cahyo Siswo Utomo mengatakan, terkait dengan reses hari ini yang hadir paling banyak dari KSH di Kecamatan Wonokromo.
Ia menambahkan, memang keluhan terkait desil mungkin dialami hampir seluruh warga kota Surabaya di 31 kecamatan.
“Tentu aspirasi ini kita akan cari solusi, dan saya tetap berikhtiar agar apa yang menjadi aspirasi warga tersampaikan ke Pemkot Surabaya,” ujar Cahyo Siswo Utomo.
Ia menjelaskan, catatan kami di Dinsos Kota Surabaya itu ada 3.283 aduan terkait ketidaksesuaian desil pada triwulan III/2026.
Dan ini masih ada proses pemutakhiran, terang legislator PKS Kota Surabaya ini, ada 1.845 warga itu sudah turun desil, 345 nya naik, dan 1.093 nya tetap dari yang diproses.
Karena itu, tegas Cahyo, memang desil ini tetap perlu kita pantau, kemudian apabila tidak sesuai kita dorong untuk kemudian diajukan agar disesuaikan. Karena itu data di sistem ini harus diuji dengan kondisi faktual lapangan.
Cahyo mendukung langkah verifikasi langsung bersama kelurahan, RT, RW, KSH, dan masyarakat.
“Apalagi kemudian Pemkot sekarang sudah menegaskan bahwa desil ini semestinya tidak menjadi satu-satunya acuan dalam menentukan warga yang membutuhkan bantuan,” ungkap Anggota Komisi A DPRD Surabaya ini.
Yang paling penting bagi kami, kata Cahyo, warga yang merasa desilnya tidak sesuai itu harus mendapatkan mekanisme sanggah yang mudah, kemudian diverifikasi cepat.
Jangan sampai, sambung Cahyo, warga yang betul-betul membutuhkan itu kehilangan akses terhadap bantuan, hanya karena data di sistem ini belum mengembarkan kondisi kehidupan secara aktual.
Cahyo kembali mengatakan, aspirasi warga Wonokromo ini kami kumpulkan dulu sampai selesai reses kemudian kami pilih sesuai dengan isu.
“Nanti yang isu desil kami kumpulkan, jelas Cahyo, nanti kami sampaikan ke pihak terkait, mulai dari Kelurahan sampai Dinas Sosial Kota Surabaya,” pungkasnya.(trs)
