Surabaya, newrespublika-Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan SDM, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 22 persen pada RAPBD 2027. Angka ini meningkat dibanding alokasi tahun 2026 yang tercatat sebesar 20 persen.
Terkait hal ini, anggota Komisi D DPRD Surabaya, dr. Zuhrotul Mar’ah mengatakan, kalau anggaran pendidikan mandatori expanding-nya kan memang 20 persen, dan pemerintah kota Surabaya itu sudah memberikan speed sampai 22,5 persen.
Ia menerangkan, memang kita berfokusnya bahwasannya pendidikan itu kan hak masyarakat, hak rakyat itu harus gratis kan gitu ya.
“Kita kan harus memberikan pelayanan pendidikan dasar dan menengah itu gratis, tapi tetap mempunyai kualitas yang bagus gitu,” ujar dr. Zuhrotul Mar’ah di Surabaya, Rabu (30/09/2026).
Sehingga, sambung Zuhro, harus infrastrukturnya, kemudian sumber daya manusianya dalam hal ini, tenaga kependidikan, gurunya itu harus kualitasnya harus ditingkatkan.
Termasuk, kata Zuhrotul Mar’ah, juga sarana-pasaranan (Sarpras) di sekolah. Apalagi porsi anggaran pendidikan kita itu sudah besar. Jadi jangan sampai di sekolah-sekolah di Surabaya itu infrastruktur (sarpras)nya kurang bagus.
Misalnya, kata Legislator PAN Kota Surabaya, ada yang sempat disinggung kemarin ada fasilitas umum seperti toiletnya tidak berfungsi.
Atau kemudian tempat ibadahnya itu kurang representatif, atau ruang kelasnya terutama plafonnya ada yang mau ambrol (runtuh).
“Itu jangan sampai terjadi karena sudah ada anggarannya. Nah dalam hal pemanfaatan anggaran itu harus benar-benar dilakukan pengawasan dalam pelaksanaan pekerjaannya,” bebernya.
Lebih jauh Zuhro mengatakan, rehab gedung sekolah di Surabaya jangan sampai mengurangi spek yang sudah ditentukan, karena membahayakan siswa jika kondisi gedungnya kurang baik.
“Sarpras sekolah harus bagus, karena anggarannya sudah ada,” pungkasnya.(trs)
