Surabaya, newrespublika-Saat menggelar reses jaring aspirasi masyarakat, Selasa (06/10/2026) Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati banyak menyerap aspirasi warga kota.
Ia mengatakan, selain masalah kesehatan, pendidikan, juga soal pengajuan balai RT dan Balai RW yang mewarnai reses.
“Karena balai ini menjadi simbol bergeraknya pelayanan publik di tingkat terendah, sehingga tetap harus diperhatikan,” ujar Aning Rahmawati.
Sementara, sambungnya, soal perbaikan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) juga masih menjadi favorit warga karena banyak yang sudah tidak mampu lagi membenahi rumah yang tidak layak.
Disisi lain, kata Aning, beberapa titik pekerjaan drainase mangkrak karena pengiriman yang terhambat akibat kontrak payung juga dikeluhkan warga.
Sementara keluhan tentang PDAM sebagai salah satu BUMD Pemkot Surabaya ternyata masih sering trouble dengan alat ukur meter air yang merugikan warga.
“Hal kecil namun harusnya menjadi perhatian yang serius karena PDAM satu-satunya BUMD yang melayani kebutuhan air warga. Tidak seharusnya mengabaikan banyaknya keluhan warga di Wonorejo Rungkut ini,” beber Aning.
Sehingga, ungkap Aning, dari realita kondisi warga Surabaya diatas perlu betul-betul disolusikan anggaran prioritas untuk warga kota, agar hak dasar berupa rumah yang layak (darurat tidak bocor atau bisa dihuni) perlu ditambah signifikan.
Termasuk, terang Aning, untuk balai RW dan balai RT yang masih sangat jauh dari layak sebagai ujung tombak pelayanan publik, serta sarpras (sarana dan prasarana) KSH untuk bisa terjuna langsung menjaga kesehatan warga.
Aning Rahmawati kembali mengatakan, tidak hanya itu soal JPS (Jaring Pengaman Sosial) untuk pengendalian harga kebutuhan pokok serta inovasi pengentasan pengangguran tetap dikaji serius, untuk dianggarkan pola dan metodenya di lapangan.
“Karena anggaran Rp47 miliar untuk Gen Z juga masih belum signifikan goal nya,” pungkas Aning.(trs)
