Surabaya, newrespublika-Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana berharap pendidikan di Surabaya kedepan lebih baik lagi.
Untuk itu, jelas Arjuna, mandatory spending (belanja wajib) anggaran Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya harusnya fokus di Dinas Pendidikan bukan untuk dinas lain.
Seperti, sambung Arjuna, kebakaran, bencana itu diluar kewenangannya Dispendik Kota Surabaya.
“Masih banyak anak-anak kita yang putus sekolah, ijazah ditahan, nah ini yang harusnya fokus pasa permasalahan-pemasalahan tersebut,” ujar Arjuna saat Rapat Dengar Pendapat bersama Dispendik Kota Surabaya di ruang Komisi D, Kamis (05/11/2026).
Ia berharap kualitas pendidikan di Surabaya ini semakin bagus tidak kalah sama kota lain, terutama juga anak-anak untuk mendapatkan akses pendidikannya mudah.
Dalam arti, beber Arjuna, walaupun tidak masuk negeri, swasta pun bisa terjangkau ataupun bisa gratis.
Selain itu, kata Arjuna, soal ijazah-ijazah akhir yang tertahan di sekolah mestinya bisa diambil dibantu oleh Pemkot Surabaya.
Arjuna mengungkapkan, soal sarana dan prasarana (Sarpras) sekolah negeri di Surabaya harus lebih bagus lagi, Kalau bisa jangan kalah sama Swasta-swasta yang elit. Pasti itu akan membuat masyarakat bisa lebih lega, lebih puas dan lebih nyaman tinggal di Surabaya.
“Karena tentunya kalau masyarakat bisa mendapatkan akses anak-anaknya itu sekolah dengan baik itu pasti akan juga senang,” ungkapnya.
Soal penambahan guru, Legislator PDIP Kota Surabaya ini mengakui hal itu sudah kita beri masukan ke Pemkot, tapi yang memutuskan dari pemerintah pusat.
“Sejatinya memang kita kekurangan guru, sementara ini bagaimana skemanya yaitu diambilkan dari pusat, mahasiswa dan lain-lain untuk mengajar di sekolah-sekolah negeri di Surabaya,” pungkasnya.(trs)
