Surabaya, newrespublika-Hasil pendataan warga dinilai kacau balau dalam pengelompokkan ekonomi (Desil), sehingga banyak data yang tidak sesuai dengan kondisi riil warga di lapangan.
Misalnya, warga yang seharusnya dalam kategori miskin malah masuk desil 7 dengan kategori ekonomi menengah atas, sehingga tidak mendapat Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah.
Guna mengurai kekacau balauan desil, Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat koordinasi dengan BPS, Dinsos, dan Dispendukcapil Kota Surabaya, Rabu (02/09/2026).
Anggota Komisi A, Imam Syafi’i mengatakan, fakta di lapangan banyak warga itu mengeluh karena mereka yang semula desilnya rendah itu kemudian ujug-ujug desilnya tinggi.
“Yang semula mereka masuk kategori miskin dan pramiskin itu malah masuk di desil tinggi 6-10, itu yang kami coba konfirmasi di rapat tadi,” ujar Imam Syafi’i kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pertama kita ingin tahu kriteria yang dipakai BPS itu apa? Ternyata tadi teman-teman juga banyak pertanyaan kritis terkait metodenya, misaal metodenya pakai proximity test (pengujian jarak jauh).
Padahal, beber politisi Nasdem Kota Surabaya ini, proximity test itu di negara-negara lain terutama negara berkembang merode ini sudah ditinggalkan.
Karena tingkat akurasinya, tegas Imam Syafi’i, margin error nya itu sampai 50 persen lebih. Karena itu tadi di rapat saya tanyakan, margin errornya berapa kalau yang untuk survei desil ini dikatakan se-Indonesia, bukan cuma Surabaya.
“Artinya secara umum yaitu margin errornya 23 persen bisa saja lebih dari itu. Tapi saya mencoba memaknai bisa saja hasil surveinya BPS yang desil 3 karena margin error nya 20% lebih itu bisa saja dia sesungguhnya berada di desil yang lebih bawah,” terangnya.
Karena itu poinnya adalah, ungkap Imam, tolong margin error yang besar itu dicarikan solusi. Apalagi tadi kriteria-kriteria yang menentukan desil misalnya melihat selain aset misalnya, kemudian sumber air itu kami tanya apakah warga kalau memakai PDAM itu mengindikasikan orang tersebut mampu secara ekonomi.
Kalau orang Surabaya semuanya pakai PDAM, jelas Imam, dan kemudian orang Surabaya kemudian minumnya pakai air galon karena di Surabaya kan kota besar umum menggunakan itu karena mereka menjaga higienis nya.
Kemudian, lanjut Imam, tentang penggunaan listrik, apakah orang yang menggunakan listrik 900 watt atau 1.300 watt itu dikategorikan orang mampu ekonominya, belum tentu.
“Karena itu kami minta supaya ketika ada warga yang desilnya naik drastis atau kemudian masih ada yang keberatan, maka bukan cuma diberi ruang pintu untuk melakukan sanggahan, tapi harus dijelaskan kenapa desilnya naik,” bebernya.
Yang kedua ke dinas sosial, kembali terang Imam, ke pemerintah kota kita mau menyampaikan desil jangan satu-satunya sebagai alat untuk menentukan warga Surabaya untuk mendapat program bantuan sosial, mulai kesehatan, pendidikan, dan bantuan-bantuan sosial lainnya.
“Tapi harus disandingkan dengan misalnya data miskin-pramiskin yang sampai hari ini itu masih berlaku. Nah itu biar apa? Karena ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian itu diterapkan ke daerah kurang pas,” ungkapnya.(trs)
