Surabaya, newrespublika-Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK APBD-P) 2026 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya di Komisi C DPRD Surabaya mengungkap sejumlah persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Selain kebutuhan jamban bagi warga miskin, efektivitas pengelolaan sampah, dan pengadaan gerobak sampah, ditemukan pula ketidaksinkronan angka anggaran antara DLH dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rapat koordinasi yang digelar Selasa (1/9/2026) dipimpin Ketua Komisi C DPRD Surabaya Eri Irawan dan dihadiri jajaran pejabat DLH Surabaya.
Wakil Ketua Komisi C, Aning Rahmawati menyoroti adanya perbedaan signifikan dalam penyajian anggaran. Menurutnya, dalam pembahasan di TAPD disebutkan anggaran DLH mengalami pengurangan Rp24 miliar.
Namun, angka yang disampaikan DLH justru menunjukkan penambahan sekitar Rp190 miliar. Di TAPD anggarannya dikurangi Rp24 miliar untuk DLH, tapi di DLH tadi anggarannya bertambah Rp190 miliar. Sehingga kita masih butuh penyajian data.
“Mungkin penyajiannya yang keliru, sehingga kita panggil lagi untuk menyajikan secara lebih tepat,” ujar Aning Rahmawati.
Perbedaan tersebut menjadi perhatian serius karena angka final dibutuhkan Komisi C untuk dilaporkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya.
Selain persoalan angka, Komisi C mempertanyakan penganggaran pembangunan jamban yang mencapai sekitar Rp13 miliar.
Aning mengungkapkan, meski Surabaya telah dinyatakan 100 persen Open Defecation Free (ODF), hasil pendataan terbaru masih menemukan 1.487 warga yang membutuhkan jamban.
“Setelah di-DTSEN disurvei ternyata ada 1.487 yang masih butuh jamban sehingga dianggarkanlah Rp13 miliar. Itu sudah ditutup, padahal dari teman-teman di lapangan masih banyak yang butuh jamban,” ungkap Aning Rahmawati.
Aning juga mempertanyakan program alat pengolahan sampah yang sebelumnya dianggarkan sekitar Rp1,5 miliar. Menurutnya, alat tersebut belum mampu mengolah sampah dalam kapasitas satu RW.
“Kalau anggaran Rp1,5 miliar itu dirupakan gerobak sampah, saya kira bisa jadi sekitar 500-an gerobak sampah. Sementara yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah gerobak sampah,” kata Aning.
Sementara Kepala DLH Surabaya M. Fikser mengatakan, terkait sampah DLH sedang menyiapkan perubahan desain gerobak sampah agar memiliki kapasitas lebih besar serta pemisahan sampah organik dan anorganik. DLH juga menyiapkan komposter dan perangkat pengolahan sampah di tingkat TPS.
Ia juga mengungkap kebutuhan anggaran untuk 4.155 personel Satgas DLH yang bekerja di lapangan. Menurutnya, PAK APBD-P banyak diarahkan untuk menambah kebutuhan belanja pegawai, termasuk ASN, non-ASN, PPPK, dan Satgas.
“Kalau Satgas saja satu bulan Rp17 miliar. Karena ada sekitar 4.000 orang, memang besar nilainya yang harus kita siapkan,” tutup Fikser.(trs)
