Surabaya, newrespublika-Komisi D DPRD Berharap Desil bukan satu-satunya ukuran penerima Bantuan Sosial (Bansos), melainkan fakta riil di lapangan kondisi ekonomi warga masyarakat juga harus menjadi pertimbangan.
Desil adalah, sistem pengelompokan masyarakat ke dalam 10 tingkatan berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Zuhrorul Mar’ah mengatakan, penentuan desil itu dilakukan secara nasional oleh BPS (Badan Pusat Statistik), tapi ada yang namanya pemutakhiran data melalui aplikasi cek Bansos.
“Di aplikasi ini warga bisa merubah atau menyanggah lewat Kelurahan yang nanti akan diusulkan kepada Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial,” ujar Dr. Zuhrotul Mar’ah di Surabaya, Senin (31/08/2026).
Padahal desil itu, sambung Zuhro, sekarang jadi penentu untuk mendapatkan bantuan sosial. juga penentu keluarga ini akan mendapatkan intervensi dalam hal pendidikan misalnya, beasiswa atau PIP (Program Indonesia Pintar) atau KIPK itu kan sekarang berdasarkan desil.
Kami di Komisi D, ungkap politisi PAN Kota Surabaya ini, sebelum data warga yang sudah di survei itu fix betul terutama untuk pendidikan dan kesehatan itu kan hak dasar warga negara.
“Kami berharap tidak melihat desil tapi melihat kondisi riil kenyataannya di lapangan,” tegasnya.
Zuhro menambahkan, jadi outrednya itu harus benar-benar detail di lapangan jadi tidak hanya berdasarkan sistem. Kita kalau melihat sistem itu kan seperti robot dimasukkan tidak sesuai.
Padahal, kata Zuhro, di lapangan itu ada perangkat RT, RW, KSH, yang tahu betul kondisi warganya. Perangkat kampung inilah yang harus dimaksimalkan mendata, jadi mengerti betul kondisi di lapangannya.
“Kita berharapnya untuk masalah, apa itu? Bantuan sosial yang berupa pendidikan dan kesehatan yang itu adalah hak dasar warga negara itu saat ini jangan melihat hasil, tapi melihat kenyataan kondisi di lapangan secara sebenarnya.
Zuhro menerangkan, soal perubahan data desil warga sekarang ini bisa merevisi melalui aplikasi cek Bansos, cuma ini kan butuh waktu.
Nah, jelas Zuhro, padahal kalau ada pendaftaran itu kan waktunya tertentu. Sementara begitu masyarakat itu kepingin mendapatkan beasiswa, kemudian masuk di aplikasi ternyata hasil desilnya tinggi maka tidak mendapatkan bansos.
“Padahal riil di lapangannya adalah warga yang memang membutuhkan bantuan. Jadi, warga kalau mau protes soal data desil yang dinilai kurang akurat bisa protes melalui cek Bansos,” pungkasnya.(trs)
